Bloomberg Technoz, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai sejumlah indikator ekonomi dan moneter tidak selaras dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12%.

Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Indef Abdul Manap Pulungan mengungkapkan, meski secara nominal pertumbuhan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju target Indonesia Maju 2045, namun sejumlah indikator kunci justru menunjukkan ketidaksesuaian.

Pertama, ia menyoroti efisiensi fiskal pemerintah pusat dan ketatnya distribusi anggaran ke kementerian/lembaga (K/L) sebagai faktor penghambat konsumsi pemerintah.

"Ini yang menyebabkan pertumbuhan dari sisi konsumsi pemerintah cukup rendah yang itu masih berlanjut sampai sekarang. Meskipun sudah relaksasi pada beberapa hal tapi tidak serta-merta akan boosting (mendorong) yang namanya pertumbuhan ekonomi," jelas Abdul dalam diskusi publik Indef bertajuk 'Tanggapan Atas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025', Rabu (6/8/2025).

Dari sisi konsumsi rumah tangga, dia juga menyoroti tekanan nilai tukar rupiah yang sempat mencapai Rp17.100 per dolar AS. Sebab menurutnya, "Ini menggambarkan bahwa depresiasi rupiah  pada akhirnya akan mempengaruhi performa di industri manufaktur."