Carney dan Abbas dilaporkan berbicara langsung pada Rabu. Dalam percakapan tersebut, Carney menyampaikan bahwa “Kanada akan meningkatkan upayanya untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta bekerja sama secara erat dengan sekutu regional demi mencapai tujuan itu,” demikian pernyataan dari kantornya.
Dengan langkah ini, Kanada menjadi negara ketiga dalam kelompok G-7 yang mengubah haluan terkait pengakuan negara Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Awal Juli lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina dalam forum PBB September mendatang. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menyatakan akan melakukan hal serupa jika Israel tidak menghentikan perang di Gaza dan tidak menunjukkan komitmen terhadap solusi dua negara. Baik Starmer maupun Macron menekankan bahwa Hamas harus membebaskan seluruh sandera dan melucuti senjatanya.
Israel dengan cepat menolak langkah tersebut.
“Untuk memperjelas: Israel tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang bias,” kata Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, dalam pernyataan tertulis. “Kami tidak akan mengorbankan eksistensi kami sendiri dengan mengizinkan berdirinya negara jihadis di tanah leluhur kami — negara yang bertujuan untuk memusnahkan kami.”
Partai Konservatif Kanada juga mengkritik keputusan Carney, dengan menyatakan bahwa deklarasi sepihak ini “mengirimkan pesan yang salah ke dunia: bahwa kekerasan dan teror adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan politik.” Oposisi juga menilai bahwa pada saat ini “mustahil” untuk membayangkan negara Palestina yang sah tanpa keterlibatan Hamas.
Amerika Serikat, sekutu utama Israel, juga menolak gelombang pengakuan terhadap negara Palestina. Donald Trump pekan lalu menepis rencana Prancis dengan mengatakan bahwa pengakuan tersebut “tidak akan mengubah apa pun.” Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut dorongan pengakuan negara Palestina sebagai langkah yang “sembrono” dan justru “menghambat perdamaian.”
Kekhawatiran global terus meningkat menyusul respons militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan dan rakyat Palestina di sana tengah menghadapi “bencana kemanusiaan dalam skala besar.”
Upaya gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan pekan lalu. PBB saat ini tengah menggelar konferensi khusus untuk mencari jalan damai, namun Amerika Serikat memboikot forum tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyebut tekanan internasional sebagai “kampanye yang bias,” dan menilai tuntutan untuk menghentikan perang saat ini sama dengan membiarkan Hamas tetap berkuasa di Gaza. Menurutnya, mendirikan negara Palestina saat ini berarti membentuk “negara teror jihadis” hanya beberapa kilometer dari Israel — dan “itu tidak akan terjadi,” tegasnya.
Meskipun biasanya membela Israel, Trump menyatakan bahwa AS akan memulai upaya baru untuk memberikan bantuan pangan demi meredakan kelaparan di Gaza — sebuah langkah yang bertentangan dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sebelumnya menyebut bahwa tidak ada kelaparan di wilayah tersebut.
(bbn)
