Memo itu diberi label attorney-client privileged (rahasia klien-pengacara), namun kemudian dibagikan oleh seorang pejabat pemerintah kepada pengacara Harvard, berdasarkan berkas yang diajukan ke pengadilan. Memo ini termasuk di antara 2.132 halaman dokumen yang dijadikan bukti dalam gugatan Harvard terhadap keputusan pemerintah membatalkan sejumlah hibah dan kontrak.
Juru bicara Harvard menolak berkomentar.
Dalam dokumen pengadilan, pengacara Harvard menyebut bahwa seorang pejabat federal mengirimkan usulan hak gadai tersebut pada 2 April. Pemerintah tidak membantah keterangan ini di pengadilan. Waktu pengiriman tersebut berarti usulan muncul setelah ancaman pertama terhadap pendanaan federal Harvard, namun sebelum surat tuntutan resmi yang dikirimkan pada 11 April.
Meski hak gadai bisa menjadi cara efektif untuk menegakkan penyelesaian, belum jelas aset apa yang mungkin akan dijadikan jaminan oleh pemerintah dalam kasus ini, kata Matthew Wynter, asisten profesor keuangan di Stony Brook University.
“Harvard memang memiliki portofolio aset yang sangat besar dan bisa dilikuidasi untuk memenuhi tuntutan penyelesaian,” kata Wynter. “Tapi saya belum pernah melihat penggunaan hak gadai dalam konteks seperti ini sebelumnya.”
Portofolio properti Harvard mencakup bangunan senilai sekitar US$4 miliar di Boston—tempat sekolah bisnis, kedokteran, dan kompleks teknik baru mereka berada—serta sekitar US$8,7 miliar aset properti di Cambridge yang tidak dikenai pajak properti. Harvard juga memiliki dana abadi (endowment) sebesar US$53 miliar, namun sebagian besar dana tersebut memiliki pembatasan dan tidak bisa digunakan seperti rekening biasa.
Menurut para pakar hukum, penggunaan hak gadai—mekanisme yang umumnya digunakan untuk menagih utang komersial atau pajak—tidak lazim untuk penegakan hukum hak-hak sipil.
“Apakah ada yang namanya civil rights lien? Tidak ada,” kata Catherine Lhamon, profesor hukum dari University of California, Berkeley, dan mantan pejabat tinggi hak-hak sipil di era Presiden Barack Obama dan Joe Biden. “Ini tidak hanya belum pernah terjadi—kata yang Anda cari adalah: ‘melanggar hukum.’”
Lhamon menambahkan bahwa Kongres telah menetapkan mekanisme khusus untuk penegakan hukum hak-hak sipil, dan hak gadai bukan bagian dari mekanisme tersebut.
Gagasan soal hak gadai ini muncul dari satuan tugas antisemitisme di kampus yang dibentuk oleh Trump, menurut dokumen pengadilan. Anggota satuan tugas tersebut antara lain Joshua Gruenbaum dari General Services Administration, Sean Keveney dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Thomas Wheeler, yang saat itu bertugas di Departemen Pendidikan.
Ketiganya tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Kini, negosiasi dengan Harvard ditangani langsung oleh Gedung Putih.
“Kami yakin Harvard pada akhirnya akan mendukung visi Presiden, dan melalui percakapan serta negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik, kesepakatan yang baik sangat mungkin tercapai,” kata juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields.
Selain membekukan hibah dan kontrak, pemerintahan Trump juga menggunakan berbagai tekanan terhadap Harvard. Termasuk di antaranya adalah ancaman pencabutan status bebas pajak dan larangan pendaftaran mahasiswa asing yang biasanya membayar biaya penuh.
Pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Columbia terkait dugaan kegagalan dalam menangani antisemitisme di kampus mereka. Menteri Pendidikan Linda McMahon menyebut bahwa langkah Columbia bisa menjadi “peta jalan bagi universitas-universitas elite” seperti Harvard.
(bbn)
