“Kalau dari kabar yang saya terima tetap jalan sebenarnya, tetapi memang mungkin agak slowdown, jadi kalau dari teman-teman di Kilang Tuban atau di KPI juga proses tetap jalan, diskusi tetap ada,” kata Komaidi ketika dihubungi, Kamis (24/7/2025).
“Mungkin memang tidak seprogresif kalau tidak ada sanksi tersebut pasti ada impact-nya, tetapi tidak terhenti."
Dengan demikian, dia mendorong pemerintah untuk mengkalkulasi ulang bisnis-bisnis migas yang terkait dengan Rusia. Hal tersebut perlu dilakukan agar menghindari hambatan yang lebih besar ke depannya.
Terlebih, kata Komaidi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga sudah mengeluarkan ultimatum kepada negara-negara yang berafiliasi dengan industri migas Rusia. Trump sempat menyatakan akan mengenakan tarif perdagangan sekunder hingga 100% terhadap negara yang mengimpor minyak Rusia.
Dengan begitu, dia menilai pemerintah harus cermat ketika bekerja sama di sektor energi dengan Moskwa agar terhindar dari sanksi maupun ganjaran tarif UE maupun AS.
“Kerja samanya tidak salah, tetapi mungkin situasi dan kondisinya perlu ada sedikit adjustment kira-kira bagaimana penyikapannya,” tegas dia.
Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) meluncurkan paket pembatasan ke-18 yang menargetkan Rusia dan perdagangan minyaknya sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.
Terlebih, blok mata uang tunggal tersebut tengah berjibaku mengebiri pendapatan energi Kremlin yang selama ini didukung oleh ekspor minyak mentah Rusia ke India.
Langkah-langkah tersebut mencakup sanksi terhadap fasilitas kilang minyak India, di mana Rosneft memegang 49,13% sahamnya. Perusahaan ini dikelola oleh Dewan Direksi independen.
Di Indonesia, salah satu proyek migas Rusia adalah GRR Tuban, yang hingga saat ini masih tersendat pembangunannya lantaran menanti keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) dari Rosneft. Proyek itu bernilai US$24 miliar dan dirancang berkapasitas olah minyak mentah 300.000 barel per hari (bph).
PT KPI melaporkan saat ini proyek Kilang Tuban masih dalam fase pengembangan yakni pembukaan lahan sebelum keputusan FID yang ditargetkan pada kuartal IV-2025 tuntas.
“Saat ini di lapangan sudah selesai tahapan land clearing. Untuk melanjutkan pengerjaan di lapangan masih menunggu FID,” kata Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani kepada Bloomberg Technoz, baru-baru ini.
Setelah FID, megaproyek kilang yang digarap oleh anak usaha raksasa migas Rusia melalui usaha patungan bersama PT Pertamina (Persero) itu akan memasuki tahapan engineering, procurement, and construction (EPC).
“Sekarang kita di fase development, goals-nya GED [general engineering design] sudah selesai, tender dalam progres, dan FID dalam progres,” ujar Milla.
Proyek yang dikerjakan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) itu molor dari target FID yang ditagih Kementerian ESDM tahun lalu.
Pertamina melalui anak perusahaannya, KPI menguasai 55% saham PRPP, sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura, Rosneft Singapore Pte Ltd (dahulu Petrol Complex Pte Ltd).
(wdh)
