Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik langkah Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunda pengumuman profil kemiskinan di Indonesia pada semester I-2025 dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada semester I-2025.

Wakil Ketua Komisi X Maria Yohana Esti Wijayati mengatakan BPS seharusnya mengumumkan data-data kemiskinan pada Selasa (15/7/2025) pukul 11.00 WIB. Namun, BPS secara mendadak mengumumkan pembatalan rilis data tersebut pada 10.13 WIB.

Padahal, Esti menggarisbawahi, data-data kemiskinan dari BPS memiliki peran penting untuk menentukan dan menyusun target dan indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang saat ini tengah berlangsung.

"Kami Komisi X disentil sebagai mitra bahwa meminta supaya BPS untuk bisa menyampaikan data-data secara terbuka untuk hal yang memang boleh terbuka dilakukan di bulan yang semestinya," ujar Esti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X dengan BPS, Kamis (17/7/2025).

Dengan demikian, Esti meminta penjelasan dan mengklarifikasi dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti ihwal penundaan pengumuman data. Terlebih, terdapat data yang salah dan terlanjur dicantumkan sebagai indikator APBN 2026.