Langkah terbaru Gedung Putih ini menimbulkan keraguan terhadap kemajuan negosiasi antara Harvard dan pejabat federal untuk menyelesaikan kebuntuan yang telah menyebabkan pemerintah membekukan pendanaan riset senilai miliaran dolar, dan membuat universitas yang berbasis di Cambridge, Massachusetts itu menggugat pemerintah AS.
Trump sempat menyampaikan optimisme soal penyelesaian dalam waktu dekat pada bulan lalu. Namun, menurut seseorang yang mengetahui situasi tersebut, pembicaraan tersebut terhenti pada akhir Juni.
Menteri Pendidikan Linda McMahon mengatakan dalam rapat kabinet pada hari Selasa bahwa pemerintah “bernegosiasi keras” dengan Harvard dan Universitas Columbia.
“Saya rasa kita hampir mencapai kesepakatan. Tidak secepat yang saya harapkan, tapi kita menuju ke sana,” ujarnya.
Juru bicara Harvard, Jason Newton, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa universitas mematuhi standar akreditasi. Ia menambahkan bahwa Harvard “jauh dari sikap masa bodoh” terhadap antisemitisme dan telah mengambil langkah-langkah termasuk mengubah kebijakan serta menerbitkan laporan tentang antisemitisme dan bias anti-Israel untuk mengatasi akar permasalahan di kampus.
“Harvard telah membuat kemajuan signifikan dalam memerangi kebencian, prasangka, dan intoleransi. Kami tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini dan menyadari bahwa pekerjaan ini masih terus berlangsung,” kata Newton.
Newton menyebut surat-surat panggilan tersebut sebagai “tidak berdasar,” namun mengatakan bahwa universitas akan “terus bekerja sama dengan permintaan dan kewajiban hukum yang sah.” Ia menilai tindakan pemerintah ini merupakan bentuk “penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan.”
“Harvard tetap teguh dalam upayanya melindungi komunitas dan prinsip-prinsip intinya dari tindakan balasan yang tidak berdasar oleh pemerintah federal,” ujarnya.
‘Senjata Rahasia’
Trump menyebut akreditasi sebagai “senjata rahasia”-nya, dan berjanji dalam kampanye untuk merombak sistem tersebut. Ia mengatakan akan mengizinkan pembentukan lembaga akreditasi baru yang akan memberlakukan standar yang “nyata” pada perguruan tinggi, seperti menghapus jabatan administratif yang dianggap boros dan melindungi kebebasan berpendapat.
McMahon mengatakan dalam pernyataan pada hari Rabu bahwa pemerintah mengharapkan lembaga akreditasi Harvard “untuk terus memberi informasi secara penuh kepada Departemen mengenai upaya memastikan bahwa Harvard mematuhi hukum federal dan standar akreditasi.”
“Dengan membiarkan pelecehan dan diskriminasi antisemit berlangsung tanpa pengawasan di kampusnya, Universitas Harvard telah gagal memenuhi kewajibannya terhadap mahasiswa, pendidik, dan pembayar pajak Amerika,” kata McMahon.
NECHE, lembaga akreditasi Harvard, menyatakan di situs webnya bahwa mereka mengetahui kampus tersebut telah menerima surat dari pemerintah federal yang merinci dugaan pelanggaran anti-diskriminasi. Presiden NECHE, Larry Schall, merujuk pada unggahan tersebut saat dimintai komentar.
Komisi tersebut “menjalankan perannya secara serius dalam menangani penyelidikan terhadap institusi yang diawasinya guna memastikan pengawasan dan tindakan yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prosedur Komisi,” demikian isi pernyataan di situs tersebut.
Evaluasi menyeluruh berikutnya oleh NECHE terhadap Harvard dijadwalkan pada musim gugur tahun 2027, menurut pihak universitas. Tinjauan terakhir dilakukan pada tahun 2017.
Trump juga memberikan tekanan terhadap status akreditasi Universitas Columbia. Pada awal Juni, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa kampus tersebut tidak lagi memenuhi standar akreditasi, dengan menunjuk pada sikap “acuh tak acuh secara sengaja” dari pimpinan kampus terhadap pelecehan yang dialami mahasiswa Yahudi.
Columbia menerima peringatan bahwa status akreditasinya bisa “terancam” dari Middle States Commission on Higher Education, yang menyatakan terdapat “bukti yang tidak memadai” bahwa kampus tersebut mematuhi standar tertentu, seperti menciptakan iklim kampus yang saling menghormati.
Akreditasi memberi akses kepada institusi terhadap bantuan dana mahasiswa federal, serta menjadi jaminan bagi mahasiswa, staf pengajar, dan pemberi kerja bahwa kampus mampu memberikan pendidikan berkualitas.
Meskipun lembaga akreditasi adalah satu-satunya otoritas yang dapat mencabut status penting sebuah institusi, komisi akreditasi itu sendiri dapat kehilangan pengakuan dari Departemen Pendidikan. Jika itu terjadi, kampus-kampus yang diawasi oleh akreditornya akan kehilangan akses ke bantuan dana mahasiswa federal kecuali mereka beralih ke lembaga akreditasi lain yang diakui, atau akreditornya kembali mendapatkan persetujuan.
Mahasiswa Asing
Saat berupaya memperoleh informasi tentang mahasiswa asing, pemerintahan Trump menuduh bahwa Harvard gagal menerapkan disiplin di kampus dan membiarkan terjadinya lonjakan besar dalam tingkat kejahatan. Trump telah melancarkan kampanye untuk merombak kebijakan kampus tersebut dalam hal penerimaan mahasiswa dan perekrutan staf pengajar, dengan mengutip maraknya retorika dan kekerasan antisemit di kampus-kampus seluruh AS.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, menuntut Harvard menyerahkan informasi mengenai mahasiswa asing, termasuk catatan disipliner, rekaman video aktivitas protes, serta dokumen terkait tindakan ilegal yang dilakukan mahasiswa dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah sempat memblokir Harvard dari menerima mahasiswa internasional, tetapi universitas tersebut memenangkan putusan sela terhadap perintah tersebut.
Harvard menjadi pusat perhatian dalam benturan pemerintahan Trump dengan perguruan tinggi di AS.
Sebagai universitas tertua dan terkaya di Amerika, Harvard menjadi sasaran utama kemarahan Trump karena berani menentang tuntutan dari pemerintah.
Pemerintah telah mencabut lebih dari US$2,4 miliar dalam bentuk pendanaan riset untuk Harvard dan juga mengancam mencabut status bebas pajak universitas tersebut. Harvard pun telah menggugat pembekuan pendanaan itu di pengadilan.
“Kami mencoba menyelesaikannya dengan cara yang mudah bersama Harvard. Sekarang, karena mereka menolak bekerja sama, kami harus menempuh jalan yang lebih sulit,” kata Wakil Menteri DHS Tricia McLaughlin dalam sebuah pernyataan.
(bbn)
