Bloomberg Technoz, Jakarta - Program pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjadi tulang punggung akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia selama lebih dari satu dekade. 

Sejak diperkenalkan pada 2010, FLPP telah membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah dengan skema bunga tetap 5% dan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, di tengah tekanan fiskal negara yang semakin kompleks, muncul pertanyaan krusial: apa yang akan terjadi jika FLPP dihentikan?

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang sejak 2021 menjadi pengelola utama dana FLPP menggantikan Kementerian PUPR, kini menghadapi dilema eksistensial. 

Ketergantungan pada subsidi negara menjadi risiko struktural yang berpotensi melumpuhkan fungsi lembaga ini jika tidak segera melakukan reposisi strategis. Dalam konteks ini, kemampuan BP Tapera untuk bertahan, bahkan berkembang tanpa FLPP, menjadi agenda penting dalam diskursus kebijakan pembiayaan perumahan nasional.