Melihat perbedaan data itu, Bahlil menunjukkan kegusarannya dengan pembantunya tersebut saat rapat bersama dengan Komisi XII masih berlangsung.
"Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya materi juga baru, padahal direktur utama cuma satu, tidak berubah-ubah," ujarnya.
Di sisi lain, Bahlil mengatakan, pemerintah bakal memenuhi kebutuhan listrik ribuan desa itu dengan memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Bahlil menuturkan jika memakai PLTS, desa-desa yang belum memiliki jaringan kelistrikan tak perlu menarik jaringan dari kota/kabupaten, melainkan menggunakan jaringan lokal.
"Nanti itu bahas bersama Kemenkeu, biayanya nanti akan lewat Kementerian ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap anggaran PLN,” tuturnya.
Pemerintah menargetkan 780.000 rumah tangga di seluruh desa dapat mengakses aliran listrik selambatnya pada 2029, melalui program Lisdes yang investasinya ditaksir mencapai Rp50 triliun.
Adapun, program Lisdes ditargetkan untuk mencakup penambahan kapasitas pembangkit listrik sepanjang 294 megawatt (MW) selama kurun 2025—2029.
Dalam paparan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, Kementerian ESDM menjabarkan peta jalan pendanaan Lisdes untuk masing-masing tahun hingga 2029.
Khusus tahun ini, investasi untuk program Lisdes ditargetkan mencapai Rp4,52 triliun, dengan perincian Rp3,85 triliun untukk pembangunan jaringan listrik perdesaan, Rp0,22 triliun untukk peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan Rp0,45 triliun untuk bantuan pasang baru listrik (BPBL) atau instalasi gratis.
(mfd/naw)
