Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi belanja sebesar Rp129 triliun kepada 99 kementerian/lembaga (K/L) hingga Mei 2025.

Angka ini merupakan 50,37% dari efisiensi K/L sebesar Rp256,1 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan buka blokir tersebut difokuskan pada dua prioritas. Pertama, untuk K/L yang baru terbentuk di Kabinet Merah Putih atau hasil restrukturisasi.

"[Hal ini] terkait dengan belanja pegawainya, belanja operasionalisasinya. Itu yang coba kita penuhi," ujar Luky dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

Kedua, membuka blokir untuk K/L yang memang melakukan atau mendukung program-program prioritas pemerintah. Contohnya adalah untuk pendidikan, pertanian berupa cetak sawah, hingga infrastruktur.