Di sisi lain, Luhut meyakini bahwa angka kemiskinan bisa ditekan dengan adanya program seperti makan bergizi gratis (MBG). Berdasarkan hitungan DEN, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu diproyeksikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rentang 0,01—0,26%; menciptakan 0,9—1,9 juta lapangan kerja; menekan kemiskinan dalam rentang 1—4%; dan menekan ketimpangan (inequality) dalam rentang 1,4—4,8%.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji pemutakhiran metodologi perhitungan standar garis kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan konsep absolut seperti yang dilakukan Bank Dunia (World Bank), di mana garis kemiskinan tidak berubah setiap tahunnya.
Secara konsep, hal ini tidak menjadikan standar nasional sama dengan global. Dalam hal ini, konsep garis kemiskinan nasional tetap menggunakan komoditas yang dikonsumsi secara nasional.
"Namun dengan melakukan pemutakhiran komoditas yang dikonsumsi serta penyempurnaan beberapa aspek perhitungannya," ujar Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas kepada Bloomberg Technoz, dikutip Kamis (12/6/2025).
Anggota DEN Arief Anshory mengatakan langkah ini merupakan yang pertama sejak revisi terakhir pada 1998.
Dalam hal ini, Arief merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi standar negara berpenghasilan menengah bawah dari Bank Dunia, yakni US$4,2 dalam perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 per orang per hari, atau sekitar Rp765.000 per orang per bulan.
Angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional saat ini sebesar Rp595.000, tetapi masih jauh lebih rendah dari standar negara berpenghasilan menengah atas sebesar Rp1,5 juta per orang per bulan. Arief mengamini Bank Dunia sudah mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas pada 2023. Namun, karena Indonesia baru saja naik kelas, maka standar negara berpenghasilan menengah atas menjadi terlalu tinggi.
"Dengan menjadikannya sekitaran Rp765.000 sebagai garis kemiskinan nasional baru, maka angka kemiskinan akan naik ke sekitar 20%. Namun, ini akan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat dan membuka ruang kebijakan yang lebih akurat," ujarnya.
Bank Dunia melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024, berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024.
Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan, sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform.
Sementara itu, data dari BPS menunjukkan persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.
(lav)
