Zoe Tillman dan Erik Larson - Bloomberg News
Bloomberg, Donald Trump bisa terus memberlakukan tarif globalnya untuk saat ini. Pasalnya, pengadilan banding federal memutuskan kemenangan bagi presiden atas salah satu kebijakan ekonomi andalannya.
Perintah yang dikeluarkan pada Selasa oleh Pengadilan Banding Federal AS memperpanjang penangguhan sementara bagi pemerintahan Trump usai mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat rendah bulan lalu yang memblokir kebijakan tarif.
Departemen Kehakiman berpendapat bahwa kekhawatiran pejabat AS terkait negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung lebih penting daripada kerugian ekonomi yang diklaim oleh pelaku usaha kecil yang menggugat.
Pengadilan yang berbasis di Washington mempercepat kasus tersebut, beralasan bahwa "masalah yang sangat penting" dipertaruhkan, dan menjadwalkan argumen pada 31 Juli.
Pengadilan tidak memberikan alasan terperinci soal dukungan terhadap pemerintah pada tahap ini, menyatakan dalam putusannya bahwa pemerintah telah memenuhi bukti untuk menunjukkan bahwa menunda perintah pengadilan tingkat rendah "dibenarkan." Tidak ada hakim yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion.
Pengadilan Dagang
Pemerintahan Trump meminta pengadilan banding untuk turun tangan setelah Pengadilan Perdagangan Internasional AS bulan lalu memutuskan bahwa Trump telah menyalahgunakan undang-undang darurat untuk menerapkan kebijakan tarifnya.
Tanpa intervensi cepat dari Mahkamah Agung AS, tarif tersebut mungkin akan tetap berlaku selama berbulan-bulan, jika tidak lebih lama, karena sengketa hukum lainnya berlanjut di pengadilan banding yang berbasis di Washington.
Putusan ini dikeluarkan sebulan sebelum masa penangguhan 90 hari atas sebagian besar tarif "resiprokal" Trump berakhir. Pada 9 Juli, tarif AS untuk banyak negara akan meningkat drastis, kecuali ada kesepakatan dagang atau perpanjangan lebih lanjut. Barang-barang dari Uni Eropa, misalnya, dikenai pungutan sebesar 50%.
Perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh importir anggur New York, V.O.S. Selections Inc mengklaim bahwa membiarkan tarif berlaku akan mendorong biaya jauh lebih tinggi dan penjualan lebih rendah, di mana beberapa di antaranya kemungkinan akan berakhir dengan kebangkrutan.
Pemerintah berpendapat bahwa memblokir tarif tersebut akan mengganggu diplomasi AS dan kewenangan presiden dalam urusan luar negeri.
Sebanyak 12 negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat juga menggugat pemerintah atas tarif tersebut.
'Hari Pembebasan'
Tarif yang tercakup dalam putusan pengadilan perdagangan meliputi tarif global Trump 10%, tarif 'Hari Pembebasan' pada 2 April, dan langkah-langkah yang menyasar China, Kanada, dan Meksiko terkait perdagangan fentanil.
Presiden mengklaim wewenang untuk memberlakukan tarif tersebut didasarkan pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977.
Bulan lalu, panel tiga hakim pengadilan perdagangan memutuskan UU tersebut tidak memberi presiden kewenangan tarif yang tak terbatas. Pengadilan juga menentang klaim Trump tentang "krisis" defisit perdagangan dan perdagangan narkoba.
Dalam putusannya, para hakim mengatakan pengacara pemerintah sebenarnya melemahkan posisi tersebut dengan berargumen bahwa tarif diperlukan sebagai alat negosiasi.
"Argumen 'tekanan' pemerintah secara efektif mengakui dampak langsung dari tarif khusus negara hanya membebani negara-negara yang menjadi targetnya," tulis panel, yang terdiri dari hakim-hakim yang ditunjuk oleh Trump, Barack Obama, dan Ronald Reagan.
Tarif Trump untuk baja, aluminium, dan mobil diberlakukan berdasarkan UU yang berbeda, sehingga tidak terpengaruh oleh putusan pengadilan perdagangan. Pejabat pemerintah sering kali secara terbuka meremehkan dampak keputusan 28 Mei dengan mengklaim bahwa sebagian besar tarif bisa diberlakukan dengan cara lain.
Pasar global berfluktuasi secara liar sejak Trump mengumumkan tarif riseprokal dalam perintah eksekutif yang luas pada 2 April. Sejak saat itu, triliunan dolar nilai pasar hilang dan pulih kembali di tengah penundaan, pembatalan, dan pengumuman tentang potensi kesepakatan perdagangan, khususnya dengan China.
(bbn)
