Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta adanya dukungan kooperatif dari berbagai pihak termasuk operator seluler (opsel) terkait dengan maraknya jumlah panggilan tidak dikenal atau telepon spam.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, penanganan telepon spam tidak cukup bila hanya mengandalkan embedded Subscriber Identity Module (eSIM). Tetap diperlukan penataan ulang sistem registrasi kartu SIM secara  menyeluruh, termasuk terhadap SIM konvensional.

"Kita akan tata kelola SIM-nya bukan hanya untuk HP yang sudah mampu eSIM ya, tapi kita juga [kita] akan meminta operator untuk patuh terhadap Permen Kominfo yang sudah ada, nomor 5 [tahun 2021] ya," kata Meutya ketika ditemui di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (16/5/2025).  

Meutya menambahkan, dukungan opsel juga sangat penting untuk menertibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melebihi batas penggunaan pendaftaran SIM sehingga, "kita harapkan sudah terjadi cleansing tahap awal terhadap nomor-nomor SIM yang beredar yang mungkin menggunakan data-data palsu."

Untuk diketahui, berdasarkan temuan Global Call Threat Report kuartal keempat 2023 dari Hiya, perusahaan keamanan digital yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Indonesia bahkan menempati urutan puncak dalam daftar tingkat panggilan spam tertinggi sepanjang periode Oktober hingga Desember 2023, dengan skor 61%, melampaui Hong Kong (60%) dan Filipina (36%).