Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai keinginan Filipina untuk melarang ekspor mineral bijih, termasuk nikel, merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Indonesia dalam membangun ekosistem industri pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan Indonesia merupakan negara yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan mineral sejak 2014.

Menurutnya, keinginan Filipina untuk meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) pelarangan ekspor mineral bijih tersebut mencerminkan tren global menuju peningkatan nilai tambah komoditas tambang di dalam negeri.

“Ini menjadi sinyal positif bahwa negara-negara produsen nikel mulai fokus pada keberlanjutan industri dan kedaulatan sumber daya,” kata Julian saat dihubungi, Rabu (14/5/2025). 

Julian mengakui rencana Filipina tersebut, jika benar-benar dieksekusi, berpotensi menciptakan persaingan dalam menarik investasi di sektor hilirisasi nikel di Asia Tenggara. Terlebih, Filipina merupakan produsen nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.