"Karena, [pencairan dari] perbankan itu kan harus ada verifikasi, harus bagus [skema bisnisnya]. Nanti baru bisa cair," ujar dia.
Adapun, selain menyediakan berbagai bahan pokok, Kopdes juga akan membangun gudang untuk menyimpan berbagai kebutuhan logistik seperti penyewaan truk, termasuk penyediaan layanan simpan pinjam hingga pembentukan klinik kesehatan dan penjualan obat di apotek.
Klinik ini, kata dia, nantinya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang sebelumnya telah memiliki 54.000 klinik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pembentukan ini, kata Zulhas, sebagai upaya pemerintah untuk memutus rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang dan sarat akan kecurangan hingga permainan harga oleh tengkulak. "Ini tujuannya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa," lanjutnya.
Ia juga mengatakan bahwa seluruh rantai pasok bahan-bahan pokok akan dipangkas. “Jadi dari produsen langsung ke koperasi. Ini juga memangkas rentenir dan tengkulak-tengkulak," tambah Zulhas.
Pemerintah, kata dia, hingga saat ini juga masih terus mengoptimalkan pembentukan dan pendirian Kopdes tersebut secara bertahap, sekaligus memastikan kelancaran pendanaan pembangunan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih hingga Juli mendatang.
Dalam perkembangannya, Prabowo juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 27 Maret lalu.
Dalam beleid itu, dukungan pembiayaan akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD), dana desa, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau biasa disebut bank BUMN.
(ell)
