Bloomberg Technoz, Jakarta - Komitmen memperkuat ekonomi umat berbasis koperasi terus menunjukkan arah yang semakin konkret melalui langkah kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keagamaan.

Implementasi dari nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan Majelis Ulama Indonesia kini mulai terlihat nyata di daerah, salah satunya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.

Kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi di wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengakselerasi potensi ekonomi lokal. Fokus utama yang dibawa tidak hanya pada pembiayaan, tetapi juga penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah ini menegaskan bahwa koperasi tidak lagi dipandang sebagai entitas ekonomi tradisional, melainkan sebagai instrumen modern yang mampu mengelola potensi daerah secara optimal. Terlebih, SBT dinilai memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.

Berbagai sektor unggulan seperti perikanan, sagu, hasil olahan kayu, hingga potensi kelautan dan energi terbarukan menjadi peluang yang siap dikembangkan melalui pendekatan koperasi. Hal ini membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat.

Penguatan Ekosistem dan Pembiayaan Koperasi

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menegaskan bahwa peran lembaganya tidak hanya terbatas pada penyaluran dana. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem koperasi yang kuat melalui pendampingan dan inkubasi usaha.

“LPDB hadir sebagai instrumen negara untuk memperkuat koperasi. Kami tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga melakukan pendampingan dan inkubasi usaha. Tahun ini, kami memiliki target penyaluran sebesar Rp2,1 triliun, dan kami melihat Seram Bagian Timur memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari akselerasi tersebut,” ujar Deva.

Skema pembiayaan yang ditawarkan juga dirancang kompetitif, baik untuk sistem konvensional maupun syariah. Menariknya, pembiayaan ini diberikan tanpa biaya provisi dan administrasi, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi koperasi untuk berkembang.

Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong koperasi menjadi entitas bisnis yang profesional dan mandiri. Dengan dukungan yang tepat, koperasi dapat naik kelas dan bersaing dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Lebih lanjut, Deva juga mengungkapkan bahwa banyak sektor potensial di SBT yang bisa dikembangkan berbasis koperasi. Mulai dari hilirisasi sagu, pengolahan hasil perikanan, hingga pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Tak hanya itu, peluang di sektor energi juga mulai dilirik sebagai model bisnis koperasi masa depan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga teknologi desalinasi air laut dinilai dapat menjadi solusi sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kami melihat langsung potensi luar biasa di Seram Bagian Timur. Dari sagu, perikanan, hingga energi terbarukan. Ini bukan hanya peluang, tapi masa depan ekonomi daerah yang bisa dikelola oleh koperasi dengan dukungan pembiayaan LPDB,” tambahnya.

Pada tahap awal, penguatan juga difokuskan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu mengakses dana bergulir. Hal ini termasuk mendukung industri pengolahan kayu yang telah menembus pasar ekspor, serta pengembangan tambak udang vaname dan energi surya.

Dukungan ini menjadi langkah awal dalam membangun rantai nilai ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui koperasi.

Kolaborasi dan Harapan Daerah

Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, menyambut baik inisiatif ini sebagai momentum penting bagi daerahnya. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, LPDB, dan MUI mampu menjadi katalis percepatan pembangunan ekonomi lokal.

“Kami menyadari bahwa Seram Bagian Timur memiliki potensi besar, namun membutuhkan dukungan pembiayaan dan pendampingan. Kehadiran Kementerian Koperasi, MUI, dan LPDB menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Fahri.

Menurutnya, stabilitas daerah serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal utama dalam menarik investasi dan membangun ekosistem ekonomi yang kuat. Dengan adanya dukungan pembiayaan dan kelembagaan, peluang tersebut dapat dimaksimalkan.

Dari sisi keagamaan, Ketua MUI Bidang Ekonomi, M. Azrul Tanjung, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi umat yang lebih terstruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

“Kami ingin koperasi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan dari LPDB dan program dari Kementerian Koperasi, kami optimistis potensi lokal seperti perikanan dan energi berbasis surya bisa dikembangkan secara maksimal,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan seperti solar panel dapat menjadi solusi strategis bagi masyarakat pesisir. Selain mendukung kebutuhan energi, hal ini juga membuka peluang usaha baru di sektor pengolahan hasil laut.

Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan model pengembangan ekonomi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dengan semangat percepatan pembangunan ekonomi rakyat, Seram Bagian Timur kini diproyeksikan menjadi salah satu pusat baru pengembangan koperasi di kawasan timur Indonesia.