Bloomberg Technoz, Jakarta - Dalam rangka mempercepat transformasi digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji pengadopsian prinsip-prinsip dari Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act (DMA) yang diterapkan di Uni Eropa.
Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Indonesia bahkan telah memperluas kolaborasi dalam bidang tata kelola digital guna merespons perkembangan teknologi mutakhir.
"[penerapan DSA dan DMA] Tentu saja kami perlu menyesuaikannya di beberapa titik dan telah menjadi tolok ukur bagi banyak negara untuk diperhatikan, begitu pula dengan regulasi artificial intelligence," ujar Nezar dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (29/4/2025).
Sekadar catatan saja, DSA dan DMA adalah dua regulasi utama Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan kompetitif. DSA fokus pada perlindungan konsumen dan keamanan di ruang digital, sementara DMA berfokus pada persaingan yang adil dalam ekonomi digital.
Berkaca pada hal tersebut, Nezar menambahkan, dua regulasi digital Uni Eropa ini, juga dapat dijadikan acuan dalam menyusun regulasi lokal terkait layanan digital di Indonesia. Ia menekankan, dalam proses transformasi digital, selain kecerdasan buatan, pengelolaan platform digital dan penguatan keamanan siber menjadi perhatian utama.
"Salah satu hal terpenting ketika kita berbicara tentang transformasi digital bagi negara ini, selain kecerdasan buatan juga bagaimana mengelola platform. Keamanan siber adalah satu hal yang perlu kita pelajari juga dalam regulasi platform," jelasnya.
Sebelumnya, Nezar juga menyoroti pentingnya regulasi dan keamanan siber untuk mengelola ekosistem teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) dan blockchain, yang berkembang pesat di kalangan generasi muda.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menyambut baik kerja sama digital antara Indonesia dan Uni Eropa. Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengundang perusahaan swasta mengembangkan sektor digital, sebagaimana yang terjadi di Eropa.
"Yang berarti bahwa regulasi menjadi lebih penting, terutama ketika kita membahas kecerdasan buatan, disinformasi, dan keamanan infrastruktur," tegas Denis.
Ia juga mengundang Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan delegasi dalam dua kegiatan Uni Eropa mengenai regulasi tata kelola digital yang akan diselenggarakan di Brussels, Belgia, dan Stockholm, Swedia, yang mana menurutnya hal tersebut dapat membentuk interaksi dengan para pejabat yang menjadi kunci dalam persiapan regulasi. "Di Stockholm juga akan ada dialog tentang keamanan siber, dan kami pikir Kementerian Komdigi mungkin tertarik."
Selain isu digital, Denis Chaibi juga membahas kerja sama dalam bidang energi terbarukan dan keamanan siber. Ia mengapresiasi peran Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia dan menekankan pentingnya energi terbarukan untuk masa depan planet ini.
"Kami sangat senang dengan pertukaran kerja sama dengan Indonesia. Dan saya pikir, sekali lagi, sektor digital kami akan sangat senang [partisipasi Indonesia]," pungkasnya.
(prc/spt)
