Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menyoroti sistem insentif petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemerintah AS menyoroti bahwa para petugas Bea Cukai bisa mendapat insentif hingga 50% dari nilai barang yang disita atau dari nilai bea yang terutang dalam kasus pelanggaran hukum kepabeanan. Mereka mengeluhkan bahwa kebijakan itu berpotensi membuka celah korupsi.

Dalam wawancara bersama CNBC International di sela pertemuan G20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dan Spring Meeting IMF-World Bank, Sri Mulyani membeberkan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan perdagangan dan non-perdagangan baik dalam menghadapi pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump maupun dalam meningkatkan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan efisien.

Terkait hambatan non-tarif, Sri Mulyani mengakui Indonesia masih memiliki sejumlah mekanisme yang kerap menjadi perhatian karena dianggap mencegah perdagangan. Dalam kaitan itu, Bendahara Negara turut mengakui proses administrasi bea cukai Indonesia menjadi sorotan.

“Baik dalam bentuk proses administrasi, misalnya dalam proses bea cukai saat mengimpor barang, atau dalam hal penilaian, prosedur perpajakan, atau karantina untuk produk pertanian,” kata Sri Mulyani melansir keterangan resminya, dikutip Minggu (27/4/2025).