Akses pasar baru yang turut dijajaki pemerintah di antaranya lewat aksesi atau permohonan keanggotaan pada Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pasific Partnership (CPTPP).
Pakta dagang itu meliputi akses pasar Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura, Inggris Raya, dan Vietnam.
“Tentu kita akan mengutamakan kerja sama bilateral maupun multilateral dengan yang sudah ditandatangani maupun yang sedang dalam proses,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kementeriannya terus melakukan analisa bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal akses pasar baru ini.
Menurutnya, pemerintah bisa mengidentifikasi beberapa komoditas Indonesia yang memiliki revelaed comparative advantage (RCA), indeks yang digunakan dalam ekonomi internasional untuk menghitung keuntungan dan kerugian relatif.
"Itu biasanya secara teoritis dari perdagangan internasional menggambarkan bahwa komoditas yang memiliki RCA di atas satu berarti Indonesia relatif memiliki kemampuan kompetitif," ujar Sri Mulyani.
Saat ini, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan analisa.
Nantinya, hasil analisa tersebut akan disampaikan kepada Menko Airlangga Hartarto untuk bisa dibahas bersama apa yang bisa dilakukan untuk mendorong berbagai industri nasional yang memiliki keuntungan komparatif yang sangat kuat.
"Sehingga dia mampu untuk menembus tidak hanya pasar di AS, tetapi juga pasar-pasar yang lain," ujarnya.
(dov/naw)
