BPKH juga mempertimbangkan likuiditas dana, dengan menjaga cadangan setara minimal dua kali biaya haji (sekitar Rp40,7 triliun) dalam instrumen jangka pendek yang aman dan mudah dicairkan.
Pengelolaan dana haji mengacu pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas. Di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, BPKH selalu melakukan kajian mendalam dalam pengambilan keputusan investasi.
Penurunan kas bukan berarti inefisiensi, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai manfaat. Sementara itu, penempatan dana di Bank Indonesia merupakan aset milik BMI sebagai entitas anak.
Selain itu, terdapat efisiensi anggaran operasional yang sisa anggarannya akan kembali ke Kas Haji dan menjadi dana kelolaan yang produktif.
Surplus 2024 berasal dari kenaikan pendapatan nilai manfaat dan efisiensi penggunaan dana. Saat ini, laporan keuangan BPKH masih dalam proses audit oleh BPK RI. Selama enam tahun terakhir, BPKH konsisten meraih opini WTP.
"BPKH berkomitmen menjaga amanah Jemaah Haji dengan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan sesuai syariah," kata Ahmad Zaky.
Sebelumnya, Tim Riset Bloomberg Technoz mengutip laporan keuangan konsolidasi 2024 BPKH yang belum diaudit. Dokumen tersebut dirilis pada 11 Maret lalu.
Dalam dokumen tersebut tercatat rencana penerimaan sebesar Rp9,997 triliun. Akan tetapi, realisasi nilai manfaat dari investasi yang berhasil dibukukan oleh BPKH hanya sebesar Rp9,29 triliun, atau selisih lebih dari Rp700 miliar dari target awal.
Seperti yang diungkap BPKH, pendapatan nilai manfaat memang kemudian menjadi positif karena terdongkrak capaian realisasi nilai manfaat dari penempatan yang dipatok 1,518 triliun, namun justru memperoleh hingga Rp2,34 triliun atau sebesar 154,17%.
Namun, hal tersebut tetap tak menghindarkan BPKH dari sorotan soal efektivitas strategi pengelolaan aset dan arah investasi dana umat yang dipercayakan kepada badan tersebut.
Di tengah ekspektasi publik untuk optimalisasi hasil kelolaan dana haji, realisasi nilai manfaat pada investasi yang tidak mencapai target justru menjadi sinyal lemahnya daya ungkit portofolio investasi BPKH terhadap dana triliunan rupiah para calon jamaah haji yang dikelola.
(azr/frg)
