"Ke depan, kita harus sadar bahwa volatilitas adalah hal yang jamak terjadi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia akan mengalami perlambatan di tahun 2025. Dengan adanya tensi perang dagang, kita harus mendukung sirkulasi ekonomi domestik Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Fakhrul.

Pada Selasa lalu, Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar AS untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh AS pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut. 

“Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespons tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sektor komunikasi, teknologi dan informasi (ICT) dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan larangan dan pembatasan (Lartas), dan mempercepat proses sertifikasi halal. 

Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan akan mengirim tiga pejabat teras sektor ekonomi ke AS untuk bernegosiasi dengan Pemerintahan Trump.

(rui)