Komentar ini lantas menunjukkan jika penjualan TikTok menjadi prioritas bagi pemerintahan Trump dan cukup penting untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan Beijing.
ByteDance memiliki tenggat waktu hingga 5 April 2025 untuk menemukan pembeli non-China bagi TikTok atau menghadapi larangan operasional di AS atas dasar keamanan nasional. Pemerintah AS menilai kepemilikan TikTok oleh ByteDance dapat membuatnya tunduk pada pemerintah China dan berpotensi digunakan untuk mengumpulkan data warga AS serta menyebarkan pengaruh politik.
Sejak Februari, Trump telah menambahkan pungutan tarif sebesar 20% pada semua impor dari China. Sebelumnya, ia juga menggunakan tarif sebagai alat negosiasi dalam diskusi mengenai TikTok. Pada hari pertamanya kembali menjabat, Trump memperingatkan bahwa ia dapat memberlakukan tarif tambahan terhadap China jika Beijing menolak menyetujui kesepakatan terkait kepemilikan TikTok.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan kesepakatan mengenai kepemilikan TikTok diharapkan dapat dicapai pada 5 April.
Pekan lalu, Reuters melaporkan pembicaraan yang dipimpin oleh Gedung Putih berpusat pada rencana di mana investor ByteDance non-China akan meningkatkan kepemilikan mereka dan mengambil alih operasi TikTok di AS.
Masa depan aplikasi ini masih belum pasti sejak undang-undang yang disahkan dengan dukungan bipartisan pada awal tahun mengharuskan ByteDance untuk menjual TikTok paling lambat 19 Januari. Aplikasi ini sempat tidak aktif setelah Mahkamah Agung AS menegakkan larangan tersebut, tetapi kembali beroperasi setelah Trump kembali menjabat.
Trump kemudian mengeluarkan perintah eksekutif yang menunda penegakan larangan hingga 5 April dan menyatakan bulan lalu bahwa ia mungkin memperpanjang batas waktu tersebut untuk mengawal kesepakatan.
Gedung Putih telah terlibat secara mendalam dalam negosiasi ini, bahkan berperan seperti bank investasi dalam mengatur kesepakatan. Langkah ini memicu perdebatan mengenai kebebasan berbicara, dengan sejumlah pihak yang berargumen bahwa larangan TikTok secara tidak sah membatasi akses warga Amerika terhadap media asing dan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS.
TikTok sendiri belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Trump tersebut.
(ain)
