Komdigi, lanjut Ismail, juga tengah menyiapkan strategi pembiayaan melalui skema kemitraan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Mengupayakan pola kemitraan dalam implementasi program dengan mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan sustainable.”
Selain itu, Kemenkomdigi mengusulkan tambahan anggaran dan kenaikan izin penggunaan PNBP serta optimalisasi saldo kas BLU guna mendukung operasional infrastruktur digital.
“Kemenkomdigi akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9,69 triliun yang di dalamnya termasuk Rp280 miliar dari sumber dana PHLN untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang dan kebutuhan operation dan maintenance lainnya yang akan dicarikan alternatif pembiayaan guna memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat,” kata Ismail.
Meski mengalami pemotongan, Ismail menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan program-program prioritas seperti penyediaan infrastruktur telekomunikasi, termasuk layanan BTS, akses internet Palapa Ring dan Satelit Satria 1.
Selain itu, layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio, standarisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, serta monitoring telekomunikasi, tetap menjadi fokus utama.
Komisi I DPR lantas menyetujui usulan dari Komdigi tersebut. “Komisi I DPR mendukung usulan anggaran Kemkomdigi sebesar Rp9.685.741.176, yang di dalamnya termasuk Rp280 miliar dari sumber dana pinjaman hibah luar negeri [PHLN] di Cikarang,” kata Ketua Pimpinan Komisi I DPR RI, Dave Laksono.
Dengan demikian, pemangkasan yang diklaim demi mewujudkan program prioritas dan terciptanya ruang fiskal secara luas, membuat Komdigi mendapatkan alokasi anggaran terkini dengan pembagian:
- Rupiah Murni Rp1.664.255.533
- Rupiah Murni Pendamping Rp0
- PNBP Rp686.665.060.000
- Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp0
- PNBP-BLU sebesar Rp1.539.252.874.000
(wep)
