Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat kompak mengatakan rekonstruksi anggaran atau upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran efisiensi anggaran kementerian/lembaga merupakan ranah pemerintah. 

"Tanya ke pemerintah itu, kita juga tidak tahu apa yang namanya anggaran rekonstruksi? secara baku tidak ada istilah itu, pertanyaannya kepada pemerintah, itu apa," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino saat ditemui di Kompleks Parlemen, kemarin.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan seluruh proses efisiensi anggaran, termasuk rekonstruksi, berada di Kementerian Keuangan. 

"Tidak bisa tidak, karena memang tugas pokoknya dari Kementerian Keuangan," ujar Said. 

Said mengatakan rekonstruksi diperlukan agar tidak ada pemahaman yang keliru di kementerian/lembaga yang memunculkan kesan seakan-akan efisiensi anggaran tidak melibatkan mereka.