Menurutnya, semua kementerian/lembaga tentu dilibatkan dalam diskusi, tetapi terdapat kegagapan ketika memaparkan efisiensi anggaran kepada mitra di DPR.
"Interaksi itu menimbulkan kegagapan di kementerian/lembaga. Kemudian kementerian/lembaga ada ketidaksiapan. Padahal sebenarnya sejak awal sampai keluar Inpres, tidak mungkin keluar tanpa kesiapan KL," ujarnya.
"Kementerian/lembaga sudah pasti tahu akan terjadi pemotongan dan KL sudah menyiapkan apa saja yang akan dipotong, apa keinginan Presiden [Prabowo] yang harus dipotong, sudah tahu."
Sekadar catatan, rapat rekonstruksi anggaran menyebabkan adanya perubahan pada besaran efisiensi anggaran di kementerian/lembaga. Sebagai gambaran, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1 triliun atau setara 50,8% dari total pagu awal Rp1,96 triliun pada 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, semula anggaran kementerian dipangkas Rp1,07 triliun, tetapi dalam perkembangannya, kementerian memperoleh tambahan anggaran Rp75 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran Kementerian PPN/Bappenas menjadi Rp968,05 miliar pada 2025.
"Melalui rapat dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang Rp75 miliar," ujar Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (12/2/2025).
Begitu juga dengan Polri, lembaga tersebut saat ini memangkas anggarannya sebesar Rp20 triliun dari sebelumnya tidak terkena potongan. Saat ini, pagu anggaran Polri berubah menjadi Rp106 triliun.
Rapat rekonstruksi anggaran dilaksanakan antara seluruh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu pada Selasa (11/2/2025).
Rekonstruksi anggaran merujuk pada penyesuaian ulang pada besaran efisiensi anggaran per masing-masing kementerian/lembaga.
Dari pertemuan itu, Sekretaris Menteri PPN/Kepala Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, kementeriannya mendapatkan pemangkasan anggaran Rp1 triliun tanpa hasil diskusi.
"Potongan efisiensi yang dilakukan sejumlah Rp1 triliun itu diberikan langsung tanpa berdiskusi," ujar Teni dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu (12/2/2025).
Hal yang terang, pertemuan itu hanya membahas metode atau cara yang digunakan untuk penyisiran anggaran, yakni yang hanya menyentuh belanja barang dan modal. Sehingga, efisiensi anggaran yang didapatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah Rp1 triliun.
(ain)
