Dari total anggaran tersebut, Kementerian PU sebelumnya meminta penambahan pagu anggaran 2025 mencapai Rp60 triliun. Sebanyak Rp14,87 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk IKN guna pemerataan sejumlah akses jalan hingga gedung.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang kan anggarannya kita diblokir semua," ujar Dody.
Selain penghilangan anggaran IKN, pemangkasan anggaran Kementerian PU juga turut menyebabkan efisiensi sejumlah program, meliputi pembatasan perjalanan dinas, hingga pembatalan kegiatan fisik single year contract (SYC) dan multi-years contract (MYC) baru.
Kemudian, ada juga efisien belanja operasional meliputi layanan perkantoran hingga sewa kendaraan. Otoritas infrastruktur negara tersebut kini juga membatasi honor output kegiatan seremonial, jasa konsultasi, hingga kajian maupun analisis.
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran tersebut, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan infrastruktur, serta beberapa kegiatan non prioritas," ujar Dody dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR.
Sementara itu, realisasi anggaran pembangunan IKN sepanjang 2024 dilaporkan telah mencapai sebesar Rp40,29 triliun. Angka itu setara 87,9% dari pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan yang sebesar Rp43,34 triliun.
(ain)
