"Kalau toh memang ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, perlu atensi dari Komisi Satu, kita akan coba sampaikan. Tapi untuk saat ini, kami, Wamen, para Dirjen, Insya Allah akan tetap dengan komunikasi yang dibuka dengan Kemenkeu bahwa layanan publik dasar tidak akan terganggu," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Dengan Kemenkomdigi yang juga turut diminta melakukan efisinesi anggaran hingga Rp4.49 triliun, turun 58,17% dari alokasi pagu tahun 2025 yang mencapai Rp7,73 triliun.
Update Pembangunan PDN Batam
Adapun terkait dengan proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Batam, Meutya menegaskan bahwa pembatalan kerja sama dengan Korea Selatan bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan akibat stagnasi proyek selama dua tahun terakhir.
"Ini program yang sudah lama, kita ada kontak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu, kami menduga karena mungkin kondisi politik di Korea Selatan yang kemarin yang sempat tidak kondusif lagi, sehingga kita sesungguhnya kehilangan momentum 2 tahun, tidak membangun apa-apa lagi dari itu," tegas Meutya.
Keputusan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut pada akhirnya berdampak pada hilangnya anggaran yang sebelumnya dialokasikan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk membangun infrastruktur digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekadar catatan, PDN sendiri merupakan fasilitas pusat data untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data yang nantinya digunakan secara bagi data oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, untuk saling terhubung di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membangun empat pusat data berstandar global Tier-4 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.
PDN pertama dibangun di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Daerah tersebut dipilih karena menjadi kawasan pusat pemerintahan saat ini.
PDN kedua akan dibangun di Nongsa Digital Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan ini dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur berupa jaringan serat optik (fiber optic) yang dapat menghubungkan Batam ke kawasan barat Indonesia.
PDN ketiga akan dibangun di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru yang berada di IKN. Lalu, Pusat Data Nasional keempat akan dibangun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menghubungkan Indonesia bagian barat dan timur.
(wep/ain)
