Selain padi, pihaknya juga akan menanam pepohonan keras maupun pepohonan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). “Jadi kita panam padi Gogo, padi lahan kering. Tapi saat bersamaan kita juga tanam pepohonan ya,” kata Raja Juli.
Dengan begitu, dia mengklaim pemerintah akan melakukan reboisasi puluhan juta lahan huran yang telah terdegradasi tersebut, dengan menerapkan sistem agroforestri.
“Hutan kita akan kita lestarikan dengan menanam kembali, mereboisasi. Tapi saat bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden Prabowo Subianto,” klaim dia.
Rencana Raja Juli menggunakan 20 juta hektar lebih hutan menjadi lahan pangan dan energi kembali menuai kritik keras. Kali ini, suara juga datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai rencana tersebut serampangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menilai Raja Juli keliru menerjemahkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Kebijakan presiden tersebut seharusnya diimplementasikan para pembantunya di kabinet Merah Putih secara matang, termasuk perhitungan terhadap dampak ekologi.
“Kami mendukung penuh Astacita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun, niat dan rencana ini tentunya harus didukung dengan perencanaan dan kajian yang matang, agar tidak berbalik menjadi bencana besar,” kata Arif Rahman dikutip dari laman DPR, Senin (13/01/2025).
(azr/frg)
