"Kami pikir akan lebih efisien jika kantor kejaksaan, yang memutuskan apakah akan mendakwanya, memeriksa secara komprehensif materi yang telah dikumpulkan sejauh ini dan melakukan investigasi tambahan yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini," ujar Lee Jae-seung, wakil kepala kejaksaan, kepada para wartawan.
Belum jelas apakah Yoon akan mengubah taktiknya dan setuju untuk duduk bersama para jaksa untuk diinterogasi setelah kasus tersebut dilimpahkan. Sebelum menjadi presiden, Yoon merupakan jaksa yang menyelidiki sejumlah kasus penting, termasuk kasus mantan Presiden Park Geun-hye yang dicopot dari jabatannya pada tahun 2017 dan kemudian dipenjara.
Yoon mengejutkan dunia atas deklarasi darurat militernya yang tiba-tiba pada 3 Desember. Hal tersebut membuat won anjlok, dan sebagian dinilai karena perkiraan pertumbuhan ekonomi Korsel yang lebih lemah untuk tahun ini.
Dekret yang berlangsung singkat itu akhirnya berujung pada pemakzulannya dan penangkapan presiden yang sedang menjabat untuk pertama kalinya di Korsel.
Kantor berita Korsel, Yonhap News melaporkan, jaksa penuntut diperkirakan akan mendakwa Yoon pada awal Februari sebelum masa penahanan yang diberikan oleh pengadilan distrik berakhir. Jika didakwa sebelum itu, Yoon harus diadili saat ditahan yang kemungkinan akan berlangsung selama berbulan-bulan.
Saat pertama kali hadir di persidangan pemakzulannya di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (21/1/2025), Yoon membantah melakukan kesalahan. Ia akan hadir di sidang berikutnya hari ini.
"Presiden akan melakukan yang terbaik untuk menjelaskan pada publik tentang perlunya deklarasi darurat militer dalam penyelidikan, persidangan, dan putusan pemakzulan yang akan datang," kata pengacara Yoon dalam pernyataannya.
Dekret darurat militer yang diumumkan Yoon membuat Korsel mengalami kekosongan kepemimpinan pada waktu yang genting saat Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS ke-47.
Para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan khawatir akan kemungkinan Trump mengenakan tarif perdagangan karena gejolak politik yang sedang berlangsung sangat membebani kepercayaan konsumen.
Mahkamah Konstitusi kini punya waktu enam bulan untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon secara permanen dari jabatannya. Jika pengadilan mengesahkan pemakzulan Yoon, Pilpres akan digelar dalam waktu 60 hari setelahnya.
(bbn)
