Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan regulasi mengenai HGBT masih disempurnakan sehingga belum bisa disampaikan kepada publik.
“Harga gas nanti akan dibahas tersendiri. Masih kita sempurnakan regulasinya,” tutur Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tujuh sektor industri yang selama ini menerima program HGBT berlanjut pada tahun ini.
“Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan,” tutur Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2024).
Di sisi lain, kata Bahlil, Kementerian ESDM masih mengkaji ihwal usulan tambahan penerima HGBT di luar tujuh sektor industri seperti sebelumnya.
Menurutnya, implementasi kebijakan program HGBT selama 2021—2024 membuat pendapat negara
terkonversi sebesar Rp67 triliun. Dengan demikian, Bahlil ingin penyaluran HGBT tak sembarangan.
“Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara enggak dapat pendapatan. Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih, tetapi dia industri harus menciptakan lapangan pekerjaan,” jelas Bahlil.
Kebijakan HGBT sedianya tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91/2023. Lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No. 121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Program tersebut berakhir pada 31 Desember 2024, dan belum diperpanjang untuk 2025.
HGBT ditentukan serendah US$6/MMBtu untuk 7 sektor industri yang mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Belakangan, sejumlah asosiasi industri penerima HGBT menilai pemerintah lambat mengambil keputusan HBGT yang tak kunjung pasti.Pada saat bersamaan, industri juga mengeluhkan mahalnya harga gas yang ditetapkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.
PGN menetapkan harga gas regasifikasi per kuartal I-2025 yakni pada periode Januari hingga Maret 2025 sebesar US$16,77 per million british thermal units (MMBtu).
(ain)
