“Payung hukumnya bisa Perpres atau Kepres dan estimasi dana cicilan Rp21,3 triliun namun menunggu persetujuan Kemenkeu,” tegas Bonny.
Dirinya juga menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi calon penerima rumah gratis tersebut, Bonny hanya menyatakan masyarakat miskin akan menjadi sasaran penerima dan tidak menegaskan kriteria ang dimaksud.
“Itu untuk rakyat miskin yang kriteria penerima nya akan ditentukan, dan penerimanya akan diverifikasi lebih lanjut,” jelas Bonny.
Pemerintah sendiri telah memastikan menyiapkan skema rumah untuk warga yang tidak memiliki gaji, tapi memiliki penghasilan. Program rumah yang dibangun pemerintahan Prabowo ditujukan untuk warga di sektor informal.
"Bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di Istana Negara, kemarin.
Maruarar menegaskan kelompok sektor informal tersebut memang tidak punya gaji tetapi memiliki penghasilan. Nantinya, kata Ara, sapaan akrab Maruarar, pemerintah akan melakukan supervisi guna memudahkan kelompok sektor informal tersebut mendapatkan rumah.
"Mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya," kata Ara.
"Pemerintah sudah menyiapkan lahan-lahan untuk dibangun rumah. Salah satunya lahan sitaan hasil kejahatan korupsi," ujarnya menambahkan.
(azr/lav)
