“Artinya, sektor industri manufaktur kita konsisten menjadi kontributor tertinggi pada kinerja ekspor Indonesia," ujar Agus.
Di sisi lain, lanjut Agus, pemerintah saat ini juga tengah menjalankan program hilirisasi industri yang difokuskan pada kelompok industri hulu meliputi; agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta industri migas dan batu bara.
Kemenperin saat ini juga mengembangkan industri berbasis komoditas-komoditas yang ditargetkan menjadi unggulan ekspor Indonesia di masa mendatang, antara lain yang berbasis agro seperti kakao, kelapa, serta porang.
Selain itu, hilirisasi industri berbasis logam dasar dan bahan galian bukan logam, seperti pasir silika sebagai bahan baku industri semikonduktor.
Pada komoditas migas dan batubara, potensi hilirisasi terdapat pada olefin, aromatik, methanol, dimetil eter, dan pupuk tunggal berbasis nitrogen, fosfat, dan kalium.
"Hilirisasi berperan utama dalam mencapai sasaran tersebut, dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri," tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya juga telah memastikan harga gas bumi tertentu (HGBT) akan dilanjutkan pada 2025.
"Hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan," ujar Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2024).
Hanya saja, kata Bahlil, HGBT tersebut akan ditujukan untuk tujuh industri, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, kata dia, Kementerian ESDM masih akan tetap mengkaji untuk memperluas sasaran industri yang akan menerima kebijakan HGBT dari tujuh industri tersebut
Kebijakan HGBT sedianya tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 91/2023. Lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No. 121/2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Program tersebut berakhir pada 31 Desember 2024,
HGBT ditentukan serendah US$6/MMBtu untuk 7 sektor industri yang mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Bahlil mengatakan, implementasi kebijakan program HGBT selama 2021—2024 membuat pendapat negara terkonversi sebesar Rp67 triliun. Dengan demikian, Bahlil ingin penyaluran HGBT tak sembarangan.
“Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara enggak dapat pendapatan," ujar dia.
(ibn/wdh)
