Beberapa hari lalu, Zulkifli berkunjung ke Makassar dalam rangka tugasnya sebagai menteri. Zulkifli memang melakukan kunjungan ke pasar mengecek harga-harga kebutuhan pokok. Namun kunjungan kerja itu juga kemudian disambi kegiatan politiknya yakni memimpin konsolidasi pemenangan PAN di hadapan para kader partainya di hotel Claro Kota Makassar. Hal itu terjadi hanya sehari setelah Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol pendukungnya di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023).
Aktivitas politik maupun sekadar branding politik juga mengikuti dua nama menteri lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Menteri BUMN Erick Thohir. Dua nama ini setahun terakhir terus bertengger di deretan survei-survei politik sebagai calon wakil presiden. Sandiaga Uno juga mencoba mencari jalan politik di luar Gerindra dan melakukan pendekatan dengan PPP. Sementara Erick Thohir, figurnya tak lepas dari wacana bongkar pasang capres-cawapres yang belum dipastikan oleh koalisi dan parpol.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) yang juga pengamat politik Ray Rangkuti menilai sibuknya menteri berburu elektoral harusnya ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan harapannya adalah perombakan kabinet (reshuffe) jika bekerja memang tak lagi menjadi fokus. Namun kata dia, Jokowi memang terkesan melakukan pembiaran.
"Ya tentu harapannya begitu. Sebaiknya memang pak Jokowi segera melakukan reshuffle kalau memang menteri-menterinya sudah mulai sibuk untuk advokasi politiknya masing-masing. Itu kan harapan kita, kalau harapan Jokowinya sendiri enggak merasa terganggu, lagi-lagi gimana? Ini kan stafnya dia." kata Ray saat dihubungi pada Selasa malam(9/5/2023).
Ray mengatakan, publik memang bisa memberikan dorongan namun muara memutuskan ujung pelanggaran etika dan moral tetap ada pada presiden.
"Kita bisa saja menyampaikan itu, tapi kan definisi soal terganggu enggak terganggunya itu tergantung pak Jokowinya," lanjut dia.
Sementara pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana menilai justru Presiden Jokowi tidak menunjukkan teladan menjadi wasit yang netral dalam pilpres. Oleh karena itu hal melakukan politik kebangsaan dan politik pemilu itu menjadi kabur.
"Bagaimana presiden mau mengganti menteri-menterinya yang berpolitik? Wong presiden sendirinya juga ikut cawe-cawe politik pada pilpres 2024. Jadi ya nggak akan presiden me-reshuffle," kata Denny pada Rabu pagi (10/5/2023).
Belum lagi kata dia, Jokowi jelas menunjukkan keberpihakan pada dua capres yakni Prabowo Subianto capres Partai Gerindra dan Ganjar Pranowo, capres dari PDIP Perjuangan.
"Jadi ya enggak usah bicara menterinya yang sibuk berpolitik mempersiapkan pilpres, presidennya saja memberi contoh begitu. Ngapain kok sibuk ngurusin etika menterinya, presidennya aja begitu," kata dia.
Perihal tudingan cawe-cawe politik dan sikap yang tak netral dan menjadikan istana panggung politik pekan lalu sempat ditanggapi Presiden Jokowi. Diketahui Diketahui pada Selasa malam (2/5/2023). Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol. Hadir dalam kesempatan itu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
Jokowi beralasan hal tersebut tak melanggar konstitusi dan undang undang yang ada. Publik seharusnya bisa memahami bahwa dirinya dan sejumlah elite di partai itu adalah pejabat politik dan juga politisi.
"Cawe-cawe apa? Bukan cawe-cawe, lah wong itu diskusi saja, kok cawe-cawe. Diskusi. Saya kan tadi sudah sampaikan, saya ini juga pejabat politik tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah bolak-balik saya sampaikan kan," kata Jokowi di Jakarta.
(ezr)
