Bloomberg Technoz, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyayangkan lambannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam memproses dugaan pelanggaran etik dan kecurangan pemilu yang dilaporkan beberapa waktu lalu.

Koalisi yang merupakan gabungan kelompok organisasi aktivis dan LSM menilai aduan dugaan pelanggaran tersebut seakan-akan hanya dianggap angin lalu.

“DKPP yang diberikan mandat untuk menerima aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu diketahui sangat lambat memprosesnya. Akibatnya selain pelapor tidak mendapatkan kepastian hukum, praktik kecurangan pemilu ini pun seakan dianggap angin lalu saja,” tulis siaran pers resmi Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sebagaimana yang dikirimkan pada Senin (23/1/2023).

Seperti yang diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu mengungkap dugaan kecurangan dalam tahapan awal penyelenggaraan pemilu mencuat sejak pertengahan Desember 2022 lalu. 

Mereka mengklaim mendapatkan banyak bukti baik dokumen maupun elektronik yang disinyalir berkaitan dengan hal tersebut melalui Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Partai Politik. Beberapa temuan tersebut di antaranya adalah beredarnya rekaman yang mengarah pada dugaan keterlibatan dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.