Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat empat laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mendapat opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan status lebih rendah, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 yang diterbitkan BPK, keempat K/L tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pangan Nasional.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 84 laporan keuangan K/L, terdapat 80 K/L yang mendapat opini WTP dan empat K/L yang mendapat opini WDP," demikian tertulis dalam LKPP 2023.
LKPP merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
"BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada tahun 2016," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam Pidato Penyerahan LKPP 2023, dikutip Selasa (9/7/2024).
Menurut opini BPK, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Lingkup pemeriksaan meliputi posisi neraca keuangan pemerintah pusat pada 31 Desember 2023, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam pemeriksaan juga dilakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan transparansi fiskal terkait dengan pemenuhan kriteria transparansi fiskal pemerintah pusat 2023.
"Pemeriksaan dilakukan mulai 17 Januari 2024, berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 7/ST/01/2024 tanggal 10 Januari 2024," tertulis dalam LKPP 2023.
Sebelumnya, Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat WTP dari BPK. Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan APBN yang baik dan transparan.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada.
“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tambahnya.
Terkait deregulasi dan debirokratisasi, Jokowi mengakui masih ada kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit. Presiden pun mendorong agar reformasi struktural terus dilanjutkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” kata Jokowi.
(lav)
