Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak pernah mengusulkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada hari ini, Jumat (5/4/2024) untuk menjawab pertanyaan dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi Suhartoyo.
Risma mengatakan, Kemensos tidak pernah mengusulkan program BLT El Nino lantaran institusinya tidak mengetahui dengan pasti mengenai kapasitas dan kondisi makroekonomi Indonesia.
“Kami tidak berani usulkan karena kami tidak tahu kondisi keuangan atau tidak, kami tidak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa, karena kami tidak berani. Kami tidak tahu kondisi makro masalahnya. Ya, tidak ada mengusulkan,” ujar Risma dalam sidang PHPU, Jumat (5/4/2024).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bantuan El Nino, baik bantuan pangan hingga BLT, diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) antara Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa menteri.
Dalam ratas yang dilaksanakan pada 6 November 2023 itu, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah setidaknya melakukan pembahasan mengenai dua hal. Pertama, basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), di mana adanya pengumpulan data dari seluruh rumah tangga di Indonesia.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi basis data bersama, sehingga koordinasi bisa dilakukan.
Kedua, ratas tersebut juga membahas soal proyeksi El Nino yang menyebabkan produksi beras menurun dan meningkatkan harga beras.
“Sehingga diputuskan untuk memberikan tambahan, itu sejak 2023. Eksekusi untuk bantuan pangan sejak September 2023,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kaitan itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang berperan sebagai eksekutor mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan berdasarkan ratas tersebut.
Selanjutnya, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan dalam beberapa kali rapat yang dilakukan. Bahkan, Bendahara Negara menggarisbawahi penyaluran bantuan pangan El Nino tidak serta-merta langsung diberikan dalam jangka waktu yang lama, yakni saat itu hanya ditetapkan dari September hingga November 2023. Kemudian, bantuan itu baru berlanjut hingga Desember 2023 lantaran El Nino yang masih terjadi.
Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan El Nino bakal tetap terjadi pada 2024. Dengan demikian, bantuan pangan berlanjut selama 6 bulan pada 2024 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya disrupsi panen.
Sementara untuk BLT El Nino, Sri Mulyani menggarisbawahi, pemerintah melakukan petimbangan sebelum memutuskan penyaluran. Terlebih, Kementerian Sosial saat itu juga telah menyalurkan bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program reguler lainnya.
Selain itu, penyaluran BLT El Nino juga dipastikan dilandasi atas pertimbangan mengenai kapasitas anggaran hingga manfaatnya. “Memang kemudian dilihat apakah diperlukan tambahan bantuan tunai tersebut, anggaran bukan tidak terbatas, cenderung hati-hati untuk melihat apakah betul-betul diperlukan.”
Informasi saja, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Mereka memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
(dov/roy)
