REAL COUNT PILPRES 2024

Diperbarui: 26 Feb 2024 | 13:50 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Data Masuk: 77.13%

01. Anies - Muhaimin

24.44%

02. Prabowo - Gibran

58.84%

03. Ganjar - Mahfud

16.72%

QUICK COUNT PILPRES 2024

01. Anies - Muhaimin
25.21%
02. Prabowo - Gibran
58.06%
03. Ganjar - Mahfud
16.73%

Data Masuk: 99.9%

01. Anies - Muhaimin
25.13%
02. Prabowo - Gibran
58.51%
03. Ganjar - Mahfud
16.36%

Data Masuk: 100%

01. Anies - Muhaimin
25.06%
02. Prabowo - Gibran
59.08%
03. Ganjar - Mahfud
15.86%

Data Masuk: 100%

Disclaimer: Bloomberg Technoz bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk menampilkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga-lembaga tersebut sah secara hukum dan aturan berdasarkan Keputusan KPU No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024. Namun, Bloomberg Technoz maupun Bloomberg Media tidak bertanggung jawab atas validasi data serta hasil hitung cepat dari lembaga survei tersebut.

Logo Bloomberg Technoz

Usut Duit Suap, KPK akan Periksa Pius Lustrilanang Kamis DepanĀ 

Fransisco Rosarians Enga Geken
28 November 2023 20:50

Anggota BPK Pius Lustrilanang bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Dok. BPK)
Anggota BPK Pius Lustrilanang bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Dok. BPK)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan ulang pemanggilan dan rencana pemeriksaan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang, Kamis (30/11/2023). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada Perwakilan BPK di Papua Barat.

"Kami yakin yang bersangkutan akan hadir sebagai saksi untuk membuat terang kasus ini," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (28/11/2023).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik memerlukan keterangan Pius untuk mengkonfirmasi sejumlah informasi. Hal ini merujuk hasil keterangan para saksi, para tersangka, dan hasil penggeledahan di sejumlah wilayah.

Hal ini termasuk aliran dana suap yang diberikan pejabat Kabupaten Sorong kepada BPK Perwakilan Papua Barat. Suap ini juga diindikasikan melibatkan BPK pusat terutama bagian VI yang membidangi wilayah Papua.

"Perlu dikonfirmasi pada orang-orang [BPK yang menangani] di wilayah VI. Tunggu saja," kata Asep.