Logo Bloomberg Technoz

Menko Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Tekan Inflasi

Krizia Putri Kinanti
20 February 2023 15:37

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi Pers High Level Meeting TPIP, Senin (20/02/2023). (Dok. BI)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi Pers High Level Meeting TPIP, Senin (20/02/2023). (Dok. BI)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan strategi pemerintah dalam menjaga inflasi. Berbagai upaya mengendalikan inflasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Beberapa program pengendalian inflasi tahun 2023 salah satunya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat (GNPIP) melalui berbagai kegiatan seperti pasar murah, kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi, dan koordinasi," ujar Airlangga dalam konferensi pers High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) secara virtual, di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Pertemuan pengendalian inflasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama BULOG, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP. 

Pada kesempatan itu juga membahas strategi menjaga gejolak harga pangan (volatile foods), utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus membahas strategi menjaga ketersediaan beras. Adapun target untuk volatile foods adalah di kisaran 3%-5%, sementara target inflasi umum ditetapkan di level 3±1% sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

TPIP juga akan melaksanakan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2023 pada Agustus mendatang. Program tersebut akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan domestik, serta peningkatan kualitas data pangan sebagai unsur penting bagi perumusan kebijakan.