Pemerintah akan mempercepat rencana pemanfaatan AI untuk memeriksa infrastruktur penting dan sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah guna mengidentifikasi celah keamanan paling lambat Maret, menurut laporan surat kabar Nikkei. Pemeriksaan tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar seperlima dari total anggaran paket sebesar 10 miliar yen, menurut laporan itu.

Serangan siber serta ditemukannya kerentanan dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan di sejumlah situs web membuat respons cepat menjadi prioritas mendesak bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan pemerintah.

Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa menyatakan gelombang serangan siber baru-baru ini merupakan krisis serius yang dapat digambarkan sebagai “ambang darurat siber” dan mengancam keamanan nasional Jepang.

(bbn)