“Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Namun, kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri, dan kita harus memenuhi dahulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik,” tegasnya.
Dalam kesempatan terpisah hari ini, Bahlil mengulang kembali bahwa Indonesia tidak bakal menjalankan proyek ekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat.
Dia mengklaim Indonesia masih membutuhkan listrik untuk kebutuhan domestik, bahkan Bahlil meminta Danantara agar tidak dapat dirayu oleh pihak manapun untuk menjalankan proyek tersebut.
“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau di lobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara,” kata Bahlil dalam Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).
Baru-baru ini, Bahlil juga memastikan pemerintah memilih untuk berfokus memenuhi lonjakan kebutuhan energi bersih di dalam negeri terlebih dahulu sebelum membuka keran ekspor.
Menurutnya, kebutuhan pasokan listrik domestik saat ini masih sangat besar dan harus diprioritaskan.
"Indonesia sendiri masih butuh listrik. Kita masih butuhkan listrik banyak di negara kita, jadi mungkin belum dalam waktu dekat ya, tetapi semuanya akan kita kaji lagi, kita hitung betul-betul," tutur Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan salah satu pendorong tingginya konsumsi energi nasional datang dari pesatnya perkembangan pusat data (data center). Sektor komputasi intensif tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan daya hingga 20 gigawatt (GW).
Dengan demikian, dia menilai pasar dalam negeri sudah sangat potensial untuk menyerap produksi listrik nasional tanpa harus terburu-buru menjualnya ke luar negeri.
Untuk diketahui, pada pertengahan 2025, Indonesia bersama Singapura telah menjajaki kerja sama bidang energi terbarukan dengan nilai investasi mencapai US$50 miliar atau sekitar Rp815 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS saat itu).
Kerja sama itu termaktub dalam MoU antara Bahlil dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng.
Potensi kerja sama kedua negara itu meliputi Zona Industri Berkelanjutan; Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi; dan Kerja Sama dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.
Bahlil mengatakan Singapura bakal membangun kawasan industri hijau bersama di Kepulauan Riau yakni Batam, Bintan, Karimun dengan nilai investasi di atas US$10 miliar.
"Ini adalah bagian kerja sama yang baik, yang saling menguntungkan. Apalagi dunia sekarang mendorong untuk produk-produknya itu semua harus memakai energi yang bersih," kata Bahlil di sela penandatanganan kerja sama dengan Singapura di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Bahlil menegaskan Indonesia akan mengizinkan perdagangan listrik hijau jika Singapura juga memberikan kontribusi berupa pengembangan hilirisasi industri panel surya di Indonesia.
Adapun, kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 GW. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan membutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.
Tak hanya itu, Bahlil juga menyebutkan bahwa pemerintah membuka diri untuk menerima program dan kerja sama terhadap carbon capture, and storage (CCS).
-- Dengan asistensi Merinda Faradianti
(azr/wdh)
