Menurut Airlangga, program kredit pemerintah tersebut sejatinya menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena menyasar kepada sektor riil utamanya penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas nasional.
"Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," kata Airlangga dalam agenda International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 di Nusa Dua, Bali, dikutip Jumat (30/10/2026).
Dari sisi kualitas penyaluran, sekitar 68% kredit program mengalir ke sektor produksi, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14%.
Ke depan, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan mencapai Rp50 triliun. Sementara itu, Kredit Perempuan Prasejahtera menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, serta disertai pendampingan.
"Melalui kerja sama Pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif," tegasnya.
(prc/ell)
