Sepanjang Oktober hingga 28 Oktober, investor asing masih mencatat pembelian bersih SBN sekitar US$0,48 miliar dan SRBI sekitar US$0,17 miliar, tetapi melakukan penjualan bersih saham sekitar US$0,91 miliar.
Dengan demikian, arus portofolio gabungan bulan tersebut masih keluar bersih sekitar US$0,26 miliar, meskipun pasar SBN sendiri mencatat arus masuk secara kumulatif. Data kepemilikan juga menunjukkan SBN oleh investor nonresiden meningkat dari sekitar Rp907 triliun pada akhir September menjadi Rp916 triliun per 26 Oktober.
“Artinya, tekanan terbesar secara kumulatif berasal dari pasar saham dan sentimen risiko yang kemudian merambat ke rupiah serta pasar obligasi, sementara transaksi harian SBN masih dapat berganti antara pembelian dan penjualan bersih,” katanya.
Tekanan tersebut diperbesar oleh kondisi global yang semakin tidak mendukung investasi di negara berkembang. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun telah mencapai sekitar 5%, sedangkan indeks dolar menguat 4,2% sejak awal tahun.
Investor memperoleh alternatif investasi dalam dolar dengan imbal hasil tinggi dan risiko nilai tukar yang jauh lebih kecil.
Pada saat bersamaan, harga minyak Brent berada di sekitar US$116 per barel akibat ketegangan Timur Tengah. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia menghadapi risiko peningkatan kebutuhan devisa, inflasi impor, dan pelebaran defisit transaksi berjalan yang kini diperkirakan mencapai 1,6–2,4% PDB pada 2026.
Dari sisi pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun telah meningkat sekitar 155 basis poin sejak awal tahun, lebih besar daripada kenaikan imbal hasil obligasi AS sekitar 84 basis poin.
“Kenaikan imbal hasil berarti penurunan harga obligasi yang sudah beredar. Investor asing karena itu juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian harga apabila tekanan pasar berlanjut,” kata Josua.
Kehati-hatian tersebut terlihat pada lelang SUN 27 Oktober, ketika penawaran masuk hanya Rp31,09 triliun atau 1,04 kali target indikatif Rp30 triliun, sedangkan pemerintah memenangkan Rp20,65 triliun. Ini menunjukkan bahwa daya tarik imbal hasil tinggi masih dibayangi tuntutan premi risiko yang lebih besar.
Kekhawatiran Terhadap Fundamental RI
Josua menyebut bahwa kondisi ini sebagian mencerminkan kekhawatiran terhadap fundamental Indonesia. Meski demikian ia menyebut bahwa hal tersebut belum menunjukkan krisis fundamental ekonomi.
Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun sebesar 104,6 basis poin menunjukkan bahwa investor menuntut kompensasi atas risiko kredit pemerintah yang lebih tinggi. Namun, indikator tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai probabilitas gagal bayar atau bukti bahwa kemampuan pembayaran utang pemerintah sedang terancam.
Indonesia masih memiliki penyangga fundamental, termasuk cadangan devisa sekitar US$146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor, peringkat utang negara yang masih dalam kategori layak investasi, serta ketahanan permodalan perbankan yang relatif kuat.
Meski demikian, investor semakin mencermati pelebaran defisit transaksi berjalan, meningkatnya biaya pembiayaan utang pemerintah, serta kredibilitas pengelolaan fiskal dan moneter.
Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh prospek peringkat utang yang negatif dari sejumlah lembaga pemeringkat. Di luar persoalan makroekonomi, ancaman penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI ke kategori Standalone Market menambah ketidakpastian mengenai transparansi kepemilikan saham, integritas perdagangan, dan efektivitas penegakan aturan.
Persoalan MSCI memang terutama menyangkut pasar saham, tetapi dampaknya dapat merambat ke rupiah dan SBN ketika investor global mengurangi eksposur terhadap aset Indonesia secara keseluruhan.
“Dengan demikian, tekanan pasar saat ini mencerminkan kombinasi risiko eksternal, kerentanan makroekonomi, dan penurunan kepercayaan terhadap tata kelola pasar keuangan,” kata Josua.
Tak Cukup Hanya Naikkan Yield SBN
Oleh karenanya, prioritas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia adalah menurunkan persepsi risiko Indonesia, bukan sekadar mempertahankan imbal hasil SBN yang tinggi.
“Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi valuta asing yang terukur, mempertahankan daya tarik instrumen rupiah, serta memperkuat efektivitas fasilitas lindung nilai agar risiko kurs yang ditanggung investor berkurang,” kata Josua.
Namun, apabila tekanan depresiasi terus meningkat dan mulai mengganggu ekspektasi inflasi, penyesuaian suku bunga acuan tetap perlu dipertimbangkan secara terukur.
Dari sisi fiskal, pemerintah harus memperkuat kredibilitas APBN melalui disiplin defisit, kepastian strategi pembiayaan utang, dan pengelolaan jadwal penerbitan SBN agar tekanan pasokan tidak semakin mendorong imbal hasil naik.
Sementara itu, OJK dan BEI perlu membuktikan secara nyata perbaikan transparansi kepemilikan saham, pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum terhadap manipulasi pasar. Reformasi yang konsisten jauh lebih penting daripada respons sesaat terhadap pergerakan indeks.
Pada akhirnya, investor asing akan kembali ketika mereka yakin bahwa keuntungan investasi di Indonesia cukup besar setelah memperhitungkan risiko kurs, stabilitas kebijakan, dan kredibilitas pasar.
“Selisih imbal hasil sebesar 250–260 basis poin belum cukup apabila persepsi risiko Indonesia terus meningkat,” pungkasnya.
(ell)
