“Jika penyebabnya hanya kekuatan dolar, pergerakan rupiah seharusnya lebih sejalan dengan mata uang kawasan dan tidak tertinggal sejauh ini,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, bagian yang memang mencerminkan perubahan fundamental adalah kenaikan harga minyak. Indonesia merupakan importir neto minyak, sehingga kenaikan harga langsung memperbesar kebutuhan dolar dan menekan neraca migas.
Terlebih Indonesian Crude Price (ICP) sudah mencapai US$91,9 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70. Pada saat yang sama, belanja subsidi dan kompensasi energi meningkat 54,1% menjadi Rp376,8 triliun.
Tekanan terhadap neraca migas dan ruang fiskal ini membuat nilai keseimbangan rupiah wajar bergeser lebih lemah dibandingkan awal tahun.
Namun, indikator fundamental lainnya belum menunjukkan kondisi krisis. Inflasi masih 3,28 persen dan inflasi inti 2,84%. Neraca perdagangan Agustus juga masih surplus US$3,55 miliar.
Meski begitu, Yusuf menyebut bahwa surplus tersebut perlu dibaca hati-hati karena impor turun 11,63%. Jadi, surplus tidak hanya mencerminkan kekuatan ekspor, tetapi juga lemahnya permintaan domestik.
Dengan kondisi tersebut, Yusuf melihat pergerakan rupiah di atas Rp18.000 lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan premi risiko.
“Sumber utamanya adalah ketidakpastian tinjauan MSCI yang mendorong investor global menyesuaikan portofolio, serta kekhawatiran terhadap kredibilitas fiskal dan arah kebijakan,” katanya.
Premi risiko ini masih dapat menyusut relatif cepat apabila hasil tinjauan MSCI pada November memberikan kepastian, harga minyak mereda, dan pemerintah menyampaikan rencana fiskal yang realistis.
Sebaliknya, jika ketiga faktor itu tidak membaik, rupiah berisiko bertahan di atas Rp18.000 lebih lama. Tekanan yang awalnya bersifat sementara kemudian bisa berubah menjadi ekspektasi baru pasar.
“Itu yang perlu dicegah. Begitu pelaku usaha dan investor mulai menganggap level di atas Rp18.000 sebagai kondisi normal, mereka akan menyesuaikan harga, kontrak, lindung nilai, dan keputusan investasinya,” katanya.
“Pada tahap itu, biaya untuk mengembalikan rupiah ke tingkat yang lebih kuat akan jauh lebih besar,” pungkas Yusuf.
(ell)
