Selain kawasan Batam di Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan kajian awal pembangunan PLTN juga mencakup wilayah Halmahera di Maluku Utara, diikuti wilayah Kalimantan, dan Sumatra.
Khusus untuk wilayah Halmahera, pemerintah menjajaki kerja sama teknologi bersama perusahaan energi nuklir asal Rusia, Rosatom.
"Terkait nuklir [PLTN], kajian awal ada di Halmahera kerja sama dengan Rusia atau Rosatom, Kalimantan, Sumatra, dan salah satu opsi di Kepulauan Riau," ungkap Bahlil.
Meski rencana pembangunan infrastruktur listrik skala besar ini terus dimatangkan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan seluruh pasokan daya bagi pemenuhan kebutuhan domestik.
Bahlil memaparkan saat ini Indonesia belum membuka opsi untuk mengalirkan daya listrik ke luar negeri karena konsumsi di dalam negeri masih sangat tinggi.
"Dan sampai saat ini, negara kita masih belum mengkaji untuk tahapan proses ekspor listrik ke negara lain, karena kita masih membutuhkan listrik banyak di dalam negeri," tegas Bahlil.
Saat ini, seluruh lokasi calon tapak PLTN masih berada dalam tahap uji kelayakan teknis dan ekonomis. Pemerintah Indonesia terus menyaring berbagai masukan agar mampu menentukan pilihan lokasi dan penerapan teknologi yang paling optimal, efisien, dan memiliki tingkat keamanan tertinggi bagi masyarakat.
"Ini semua masih dalam tahap studi kelayakan [feasibility study]. Kita pilih lokasi dan teknologi yang paling menguntungkan dan aman bagi negara," kata Bahlil.
Sebelumnya, perusahaan energi nuklir asal Rusia, Rosatom dan perusahaan Indonesia, PT Pembangkit Listrik Nuklir, menandatangani perjanjian pasokan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung.
Proyek PLTN terapung tipe PEB-100 dengan total kapasitas 200 MW ini akan menyalurkan listrik ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Sebagai bagian dari proyek ini, badan usaha milik negara (BUMN) nuklir Rusia tersebut akan menyediakan dua unit PLTN terapung.
CEO Rosatom, Alexey Likhachev mengungkap bahwa proyek ini merupakan perjanjian ekspor pertama di dunia untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir terapung.
"Saya yakin, bagi komunitas bisnis global, hal ini akan menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta—dengan dukungan sistematis dari pemerintah—dapat menginisiasi proyek infrastruktur berskala besar di bidang energi nuklir yang mampu mentransformasi perekonomian nasional," ujarnya, seperti disitir dari TASS, Senin (19/10/2026).
Sekadar catatan, Rosatom sempat mengajukan dua proposal pembangunan PLTN di Indonesia dalam pertemuan antarperwakilan bisnis RI-Rusia medio April 2025.
Proposal itu disampaikan Kepala Perwakilan Rosatom di Indonesia Anna Belokoneva dalam Pertemuan Sidang Komisi Bersama ke-13 antara Indonesia dan Rusia di Jakarta pada 14 April 2025.
Opsi pertama, perusahaan pembangkit nuklir asal Rusia itu mengajukan pembangunan reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) di daerah pedalaman dan PLTN dengan skala besar.
Untuk PLTN modular kecil, Rosatom akan membangunnya di Kalimantan Barat dengan kapasitas 3x110 MW.
Unit I akan dibangun pada 2032, unit II pada 2033, dan unit III dibangun pada 2035. Biaya rata-rata listrik atau levelized cost of energy (LCOE) dari pembangkit ini sekitar US$85 per megawatt/hour (MWh) sampai US$95 per MWh.
Untuk PLTN skala besar, Rosatom akan membangun dua PLTN di Bangka Belitung dengan kapasitas 2x1.200 MW.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang sama yakni 2x1.200 MW. Dengan demikian, LCOE untuk dua pembangkit skala besar ini di rentang US$65 per MWh sampai dengan US$75 per MWh.
Adapun, Rosatom berencana membangun dua PLTN skala besar tersebut secara bertahap pada 2037 hingga 2040 untuk keempat pembangkit nuklir tersebut, dibagi ke dalam empat tahapan.
Opsi kedua, Rosatom mengusulkan untuk membangun PLTN terapung di Kalimantan Barat dengan kapasitas 2x110 MW.
PLTN tersebut akan dibangun pada 2030 dan 2031. Adapun, tarif listrik diperkirakan di rentang US$150 per MWh sampai dengan US$190 per MWh.
Selain itu, Rosatom juga mengusulkan untuk membangun dua PLTN skala besar di Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan dengan kapasitas masing-masing 2x1.200 MW.
PLTN tersebut akan dibangun secara bertahap mulai pada 2037 untuk unit I, 2038 untuk unit II, 2039 untuk unit III, dan 2040 untuk unit IV.
Rosatom mengajukan perkiraan tarif listrik untuk pembangkit yang disebut terakhir sekitar US$65 per MWh sampai dengan US$75 per MWh.
Kedua proposal pengembangan nuklir yang disampaikan Rosatom itu memiliki kapasitas terpasang mencapai 5 gigawatt (GW) sampai dengan 2040.
(smr/ros)
