"Jika pemotongan ekspor tersebut mengurangi porsi milik KKKS, maka hak komersial dan pendapatan investor akan langsung terdampak. Sebaliknya, jika pemotongan diambil dari bagian pemerintah, kompensasi atau penyesuaian penerimaan negara yang harus disesuaikan," jelasnya.
Ketegasan mengenai status kepemilikan volume gas yang dipangkas inilah yang didesak Aspermigas agar tercipta kepastian hukum, perlindungan kontrak, dan iklim investasi migas yang tetap kondusif di Indonesia.
Moshe juga menyayangkan munculnya narasi yang mencampurkan permasalahan geopolitik dengan industri migas nasional. Menurutnya, industri hulu migas di Indonesia beroperasi di bawah rezim kontrak yang mengikat antara pemerintah—melalui SKK Migas—dengan KKKS.
Dalam skema tersebut, KKKS memiliki hak atas porsi produksi mereka sesuai regulasi yang berlaku, setelah seluruh kewajiban pasokan domestik (DMO) terpenuhi.
"Tapi kalau untuk porsinya si KKKS yang ikut terdampak juga dalam pemangkasan ini, itu nanti jelas akan mengganggu iklim investasi hulu migas Indonesia," ujar Moshe.
Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk memelihara komunikasi yang transparan dan menghindari narasi pembatasan yang berpotensi memicu kecemasan di pasar ekspor.
Moshe menegaskan penggabungan isu politik luar negeri dengan industri migas sangat berisiko tinggi terhadap persepsi kepastian hukum para investor hulu.
"Jangan mencampuradukan masalah geopolitik dengan industri migas karena ini sangat sensitif, risikonya itu tinggi," tegasnya.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan mulai mengurangi kuota ekspor gas ke Singapura dengan volume total 31 billion british thermal unit per day (BBtud) terhitung mulai Sabtu (24/10/2026).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan ekspor gas yang dikurangi berasal dari wilayah Natuna sebanyak 15 BBtud dan wilayah Sumatra sejumlah 16 BBtud.
"Mulai besok [hari ini] kita kurangi [ekspor] gas ke Singapura dari Natuna 15 BBtud, dari Sumatra 16 BBtud," kata Djoko kepada awak media di sela Subroto Awards 2026, Jumat (23/10/2026) malam.
Dia menyebut wilayah kerja (WK) Jambi Merang di Sumatra menjadi lokasi pengurangan ekspor sebanyak 16 BBtud ke Singapura.
Djoksis, sapaan akrabnya, juga memastikan hanya mengurangi ekspor gas ke Singapura. "Enggak ada, pipanya kan ke Singapura saja," tegas Djoksis.
Adapun, menanggapi keputusan Pemerintah Indonesia, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan pihaknya berharap semua pihak yang telah menandatangani kontrak komersial pasokan gas agar memenuhi komitmen mereka.
Berbicara dalam konferensi People’s Action Party (PAP), Minggu (25/10/2026), Wong menegaskan bahwa pihak importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya.
Melansir CNA, Otoritas Pasar Energi (Energy Market Authority) Singapura menyatakan pengurangan pasokan sebesar 31 BBtud tersebut mencakup kurang dari 2% dari total permintaan gas harian Singapura.
Sekitar 95% listrik di Singapura dihasilkan menggunakan gas alam, dan mengimpor sebagian besar gas ini melalui pipa dari Indonesia.
"Pasokan gas tersebut tercakup dalam kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan pihak importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut," kata Wong.
Menurut Sekretaris Jenderal PAP tersebut, Singapura juga secara proaktif memperkuat kemitraan di berbagai wilayah dunia, di mana para pejabat pemerintah sering melakukan kunjungan untuk membangun hubungan dan memperdalam kerja sama.
Dalam sepekan terakhir, Presiden Tharman Shanmugaratnam melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia, sementara Wong baru saja kembali dari Qatar dan Uni Emirat Arab.
"Negara-negara ini berada di belahan dunia yang berbeda, tetapi semuanya melihat nilai dalam menjalin kerja sama erat dengan Singapura," ujar Wong.
"Hal itu mencerminkan kepercayaan dan itikad baik yang telah kami bangun selama bertahun-tahun," tambahnya
Wong menegaskan Singapura dikenal sebagai mitra yang dapat diandalkan, pusat yang terpercaya, dan negara yang selalu memenuhi komitmennya.
"Reputasi ini merupakan aset yang sangat penting, terutama di dunia yang terfragmentasi dan penuh masalah saat ini. Reputasi tersebut membantu kami menarik investasi berkualitas tinggi," imbuhnya.
(smr/ros)
