BPOM juga mendampingi 76 SPPG dalam menerapkan praktik produksi pangan yang baik serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
"Pendampingan tersebut bertujuan mengurangi risiko masalah keamanan pangan dalam proses pengolahan hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat MBG,"kata Taruna.
Pengawasan ini mendukung tujuan perbaikan gizi dan pencegahan stunting melalui pengurangan risiko pangan yang dapat mengganggu kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga perlu memperhatikan keamanan dan mutu makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Di sisi perizinan, BPOM menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan selama Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 105.354 produk dalam negeri dan 39.509 produk impor. Penerbitan izin edar menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan produk memenuhi persyaratan sebelum dipasarkan.
BPOM juga mempercepat layanan perizinan untuk mendukung pelaku usaha. Untuk kategori tertentu, registrasi pangan olahan dan kosmetik dapat diselesaikan mulai dari satu hari kerja.
Taruna menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat, tetapi juga mendukung perkembangan industri nasional. BPOM berkomitmen mendorong inovasi agar dapat tumbuh lebih cepat dan berdaya saing, dengan keamanan dan mutu tetap menjadi fondasi utama.
(dec/spt)
