Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan energi di Tanah Air. 

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran di seluruh pelosok negeri. Kita tidak ingin ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak dasarnya atas energi," ujar Bahlil saat konferensi pers/rapat koordinasi di Terminal BBM (Fuel Terminal) Sanggaran, Denpasar, Bali, awal pekan ini.

Pemerintah pusat bersama PT Pertamina (Persero) dan pemangku kepentingan terkait sebenarnya terus berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi.

Penambahan kuota darurat, pengalihan jalur distribusi, hingga operasi pasar kerap dilakukan untuk mengurai kemacetan antrean di SPBU. 

Sebagai bahan evaluasi dan gambaran menyeluruh, penting untuk memetakan wilayah mana saja yang pernah terdampak krisis pasokan ini.

Rekapitulasi ini dapat menjadi acuan bersama dalam melihat sejauh mana dinamika ketahanan energi nasional di tingkat regional.

Berikut adalah daftar daerah di Indonesia yang sempat mengalami kelangkaan BBM:

1. Pulau Bali 

Provinsi Bali

Fenomena kelangkaan dan antrean panjang kendaraan melanda Kota Denpasar dan kawasan sekitarnya sejak Senin (12/10/2026).

Penurunan signifikan ketersediaan Pertalite dan Solar memicu penumpukan antrean hingga mengular ke ruas jalan utama serta melumpuhkan sebagian mobilitas harian warga.

Pemerintah Provinsi Bali bahkan mengambil langkah darurat dengan memperpanjang skema ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

Penyebab utama krisis ini bersumber dari gangguan rantai logistik dan pengiriman kapal tanker dari Jawa Timur menuju Depo Sanggaran yang mengalami keterlambatan.

Beban pasokan kian berat akibat tingginya pergeseran pola konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi serta indikasi praktik penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa kendala murni terletak pada jaringan distribusi laut, sementara stok cadangan nasional tetap dalam kondisi aman.

Guna menuntaskan penumpukan kendaraan di lapangan, pemerintah bersama Pertamina telah mengerahkan tambahan armada kapal pengangkut untuk menaikkan ketahanan cadangan di Bali hingga 15 hari.

Percepatan penyaluran moda darat dan laut ini berhasil menguraikan antrean di SPBU secara bertahap.

2. Pulau Sumatra

A. Provinsi Sumatra Utara

Kota Medan

Krisis pasokan BBM di Kota Medan memuncak pada pertengahan Juli 2026, ditandai dengan antrean panjang hingga mengular beberapa ratus meter di berbagai SPBU vital seperti wilayah Putri Hijau dan Setiabudi.

Kepanikan warga serta isu keterlambatan kapal tanker membuat pengisian Solar hingga Pertalite memakan waktu tunggu hingga 1,5 jam. Kekosongan stok sementara ini memicu kemacetan parah di jalur utama kota.

Merespons kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) langsung mengambil tindakan darurat dengan mempercepat penyaluran armada mobil tangki dari Integrated Terminal Medan Group serta menambah alokasi kuota.

Langkah taktis ini dikombinasikan dengan pengawasan ketat aparat kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas dan menindak spekulan yang mencoba melakukan pembelian berlebih.

Hasil intervensi terpadu mulai terlihat nyata pada 17 hingga 19 Juli 2026, di mana kepadatan kendaraan di SPBU berangsur melandai. Ketersediaan BBM kembali stabil seiring dengan dilakukannya penyesuaian skema distribusi serta evaluasi berkala.

B. Provinsi Sumatra Barat

Kota Padang

Gelombang kelangkaan BBM di Kota Padang mulai terasa sejak Juli 2026, ketika antrean kendaraan logistik dan truk besar mengular hingga satu kilometer.

Kepadatan tersebut berdampak langsung pada kelancaran arus lalu lintas di 7 dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang.

Situasi kian memburuk pada pertengahan Oktober 2026 akibat hambatan penyaluran jalur laut yang disoroti oleh Ombudsman RI.

Durasi tunggu pengisian BBM di SPBU melonjak drastis hingga 2 sampai 3 jam, yang memicu keluhan luas masyarakat karena mengganggu produktivitas harian.

Sebagai langkah korektif, Pertamina bersama Polda Sumbar menggelar inspeksi mendadak pada 19 Oktober 2026.

Pengetatan pengawasan ini difokuskan untuk menindak tegas potensi penyelewengan dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

C. Provinsi Aceh

Kabupaten Aceh Barat

Gangguan penyaluran energi di Kabupaten Aceh Barat mencapai puncaknya pada awal Oktober 2026, seperti yang terlihat di kawasan Meulaboh.

Antrean kendaraan pribadi hingga truk-truk besar mengular hingga satu kilometer demi mendapatkan Biosolar bersubsidi, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Hambatan distribusi dan keterbatasan kuota menyebabkan terjadinya kekosongan stok secara berkala di sejumlah SPBU.

Kondisi ini menyita waktu produktif warga dan menghambat kelancaran angkutan barang.

Atas kondisi krisis yang meluas ini, Ombudsman RI melakukan pemanggilan terhadap Kementerian ESDM dan PT Pertamina pada pekan ketiga Oktober 2026 untuk merumuskan solusi teknis dan evaluasi distribusi di Aceh.

Kabupaten Aceh Barat Daya

Penumpukan kendaraan yang cukup parah juga melanda Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada pertengahan Oktober 2026.

SPBU Pante Pirak dan SPBU Keude Paya menjadi titik kepadatan utama dengan antrean panjang truk tronton dan dump truck yang memadati badan jalan nasional.

Kendala logistik serta indikasi ketimpangan penyaluran membuat stok BBM jenis Solar dan Pertalite cepat habis. Warga dan pengguna jalan mendesak penanganan segera agar arus mobilitas tidak terus terganggu.

Langkah pengetatan pengawasan kemudian ditingkatkan oleh aparat hukum dan Ombudsman untuk meminimalisasi potensi penyimpangan serta memastikan pasokan BBM tiba tepat waktu di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh.

4. Provinsi Riau

Kota Pekanbaru

Meski Pemprov Riau telah mengajukan penambahan kuota, penumpukan antrean kendaraan tetap marak terjadi di SPBU Kota Pekanbaru dan rute lintasan Timur.

Fenomena ini mendapat perhatian dari DPR RI yang mendorong evaluasi mendalam terhadap efektivitas penyaluran di lapangan.

Dalam rapat koordinasi pertengahan Oktober 2026, dipertanyakan transparansi serta kejanggalan fenomena antrean yang tetap bertahan saat kuota dinyatakan mencukupi.

Pengawasan ketat diminta agar alokasi bahan bakar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

Pemerintah daerah beserta Pertamina kini fokus membenahi rantai distribusi hingga ke tingkat SPBU agar penambahan kuota memberikan dampak nyata dan mengurai antrean kendaraan secara permanen.

5. Provinsi Lampung

Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Pemantauan langsung oleh Pemprov Lampung dan Komisi XII DPR RI di SPBU Candimas Natar menunjukkan adanya kenaikan jumlah kendaraan yang mengantre BBM subsidi sebesar 23% hingga 26% terhitung mulai Senin (12/10/2026).

Penumpukan terjadi akibat melonjaknya trafik kendaraan logistik yang belum diimbangi optimalisasi SOP pelayanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani menegaskan bahwa antrean panjang di wilayahnya bukan dipicu oleh kelangkaan stok, melainkan perlunya penyesuaian tata kelola pelayanan.

Pemprov siap menerjunkan personel Satpol PP untuk membantu verifikasi verifikasi kode batang (barcode) aplikasi yang disesuaikan dengan STNK.

Dengan pembenahan standar operasional dan pencegahan tindakan kecurangan (fraud), penyaluran BBM bersubsidi di kawasan koridor Lampung diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tertib. 

Adapun di kawasan Kota Bandar Lampung, salah satunya di SPBU CoDo Bypass Rajabasa, penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk mulai mengganggu kelancaran arus lalu lintas perkotaan.

Lonjakan permintaan Solar subsidi dipicu oleh tingginya pergerakan moda transportasi umum dan armada barang.

Hasil inspeksi lapangan memastikan bahwa ketersediaan BBM di depo pengisian berada dalam kondisi mencukupi.

Kendala utama terletak pada kecepatan pelayanan pengisian yang perlu disesuaikan dengan peningkatan volume kendaraan harian.

Langkah efisiensi berupa penataan jalur antrean serta penertiban sasaran penerima subsidi terus diterapkan guna mengurai kepadatan di titik-titik SPBU vital kota.

3. Pulau Jawa

A. Provinsi Jawa Timur

Kota Surabaya

Sebagai pusat koridor logistik utama di Jawa Timur, SPBU di wilayah pinggiran Kota Surabaya mengalami kenaikan kepadatan antrean kendaraan.

Hal ini mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melakukan koordinasi bersama Kementerian ESDM pada Selasa (20/10/2026) guna memperkuat jaringan pasokan regional.

Menurut Kementerian ESDM, kondisi cadangan BBM di Jawa Timur sebenarnya aman, namun penataan pengisian dan distribusi dari terminal utama perlu dijaga ketat agar krisis seperti di Bali tidak meluas.

Kementerian ESDM berjanji antrian BBM di Jawa Timur akan selesai 2 hari setelah kunjungan tersebut.

Kota Malang

Krisis antrean di Kota Malang tercatat menghebat sejak awal Oktober 2026, di mana warga rela menunggu lama demi mendapatkan Pertalite dan Biosolar bersubsidi. Fenomena ini berimbas pada terganggunya aktivitas ekonomi harian dan mobilitas pekerja.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menjelaskan bahwa rata-rata konsumsi harian di Malang mencapai 720 kiloliter.

Untuk mengimbangi lonjakan permintaan, pola pengiriman dari Surabaya ke Malang ditingkatkan bertahap, termasuk menambah frekuensi pasokan hingga empat ritase pada akhir pekan.

Upaya taktis tersebut ditargetkan dapat menuntaskan kepadatan antrean di SPBU Kota Malang dalam waktu singkat.

Kabupaten Jember

Penumpukan antrean BBM di Kabupaten Jember sempat memicu keluhan luas dari pengemudi ojek online serta memicu penyesuaian jadwal sekolah terhitung mulai Kamis (15/10/2026).

Pemkab Jember mengonfirmasi bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan akibat hambatan distribusi pasokan dari Banyuwangi.

Keterlambatan pengiriman armada tangki bersumber dari kemacetan parah hingga 12 kilometer di kawasan Ketapang Banyuwangi akibat penutupan dermaga Gilimanuk.

Keterlambatan logistik ini membengkakkan waktu tempuh normal armada pengangkut BBM dari 8 jam menjadi jauh lebih lama.

Sebagai penanganan darurat, Pertamina mengalihkan rute pengambilan BBM ke depo Malang dan Surabaya serta mengucurkan pasokan tambahan sebesar 100 kiloliter untuk wilayah Jember.

Kabupaten Bondowoso

Warga Kabupaten Bondowoso mengeluhkan kesulitan mendapatkan Pertalite hingga harus berpindah-pindah SPBU akibat keterlambatan pengiriman pada Selasa (6/10/2026).

Pihak Hiswana Migas setempat membenarkan bahwa pasokan dari Surabaya kerap datang terlambat dari jadwal harian.

Meski jam kedatangan armada tanker sering bergeser, ketersediaan BBM di tingkat distributor dipastikan tetap ada. Faktor keterbatasan armada dan jarak tempuh menjadi alasan utama tersendatnya penyaluran.

Pertamina terus mengoptimalkan penjadwalan pengiriman armada darat agar ketersediaan stok di SPBU Bondowoso kembali tepat waktu.

B. Provinsi Banten

Kota Cilegon

Antrean kendaraan di kawasan Kota Cilegon dan koridor jalur penyeberangan Merak mulai menunjukkan peningkatan sejak September dan memuncak pada pertengahan Oktober 2026.

Laporan Ombudsman RI mencatat antrean kendaraan logistik dan dump truck di wilayah Banten sempat mengular hingga sepanjang 1 kilometer.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok pasokan BBM di wilayah Banten dalam posisi aman. Kepadatan yang mengular murni dipicu oleh melonjaknya konsumsi Pertalite dan Biosolar seiring tingginya trafik kendaraan angkutan barang di lintasan Merak.

Koordinasi intensif bersama Pemprov Banten dan kepolisian digelar untuk memperlancar arus distribusi serta mengatur skema antrean kendaraan logistik di sekitar SPBU.

4. Pulau Kalimantan

A. Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Kutai Kartanegara

Penumpukan antrean BBM di wilayah Tenggarong dan sekitarnya memicu perhatian dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, pada akhir September 2026. Keterbatasan kuota alokasi dinilai menjadi pemicu utama munculnya antrean panjang di SPBU.

Komisi II DPRD Kukar berkoordinasi dengan DPRD Kota Balikpapan dan mendorong Pertamina untuk segera menambah pasokan alokasi BBM bersubsidi. Langkah ini diambil guna merespons keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan bakar.

DPRD Kukar juga merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait demi membenahi tata kelola alokasi kuota daerah.

Kota Samarinda

Gelombang antrean yang tak kunjung usai di Kota Samarinda memicu aksi protes dari organisasi mahasiswa HMI yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Pertamina Patra Niaga pada Selasa (13/10/2026).

Antrean panjang yang meluber ke bahu jalan diduga terjadi akibat pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite serta masalah alokasi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya disederhanakan sebagai keterbatasan kuota semata. Ia menduga terdapat indikasi penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran atau praktik pengisian berulang oleh oknum tertentu.

Pemerintah Kota Samarinda mendorong pembenahan tata kelola distribusi secara holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar antrean tidak terus berulang.

Kabupaten Berau

Untuk mengatasi antrean kendaraan akibat kendala rantai pasokan dari Terminal BBM, Pertamina Patra Niaga mengambil langkah taktis di Kabupaten Berau. Mulai 12 Oktober 2026, tiga SPBU utama di Berau diuji coba beroperasi selama 24 jam penuh.

Tiga lokasi yang memberlakukan pelayanan nonstop tersebut adalah SPBU Rinding Baru, SPBU Kilometer 5, dan SPBU Sambaliung Baru. Kebijakan ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi warga dan arahan Pemprov Kaltim.

Perluasan jam operasional ini bertujuan memecah konsentrasi antrean kendaraan dan memberikan fleksibilitas waktu pengisian bagi masyarakat di luar jam sibuk.

B. Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang

Antrean panjang kendaraan di SPBU Kabupaten Ketapang dipicu oleh terkendalanya alur distribusi sungai akibat pendangkalan perairan, disamping adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kondisi ini menghambat kapal pengangkut untuk merapat ke dermaga.

Merespons situasi yang membebani warga, Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar mendesak BPH Migas dan Pertamina untuk turun langsung ke lapangan. Pengawasan ketat diminta agar penyaluran bahan bakar berjalan transparan.

Seiring membaiknya pasokan air sungai, koordinasi antarlembaga ditingkatkan untuk memastikan kelancaran distribusi BBM di Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya

Bupati Kubu Raya Sujiwo mendesak PT Pertamina untuk mengambil langkah mitigasi konkret atas antrean panjang yang melanda SPBU di wilayahnya. Kelangkaan Pertalite dinilai semakin menambah beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi dampak pemadaman listrik dan kabut asap.

Sujiwo menekankan bahwa setelah kendala pendangkalan alur pelayaran pasokan BBM surut, Pertamina harus menjamin ketersediaan stok di tiap SPBU tetap terjaga.

Langkah preventif diminta menjadi prioritas utama agar gangguan pasokan tidak kembali berulang di masa mendatang.

Kota Pontianak

Penumpukan antrean kendaraan di SPBU Kota Baru Pontianak membuat warga rela mengantre hingga malam hari demi mendapatkan bahan bakar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai antrean tersebut bersumber dari keterlambatan rantai pasok Pertamina, mulai dari proses pengolahan hingga pengangkutan.

Pemkot Pontianak mewanti-wanti Pertamina agar menyiapkan mitigasi sejak dini, mengingat kebutuhan BBM akan terus melonjak menjelang hari besar keagamaan.

Pertamina diminta serius membenahi keandalan jaringan distribusi agar krisis antrean tidak menjadi fenomena yang berulang.

C. Provinsi Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya

Kondisi serupa melanda Kota Palangka Raya, di mana antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat mengular di sejumlah SPBU utama pada Sabtu, (4/10/2026).

Keterlambatan pasokan darat dan penyesuaian alokasi memicu penumpukan kendaraan yang memadati bahu jalan.

Kepanikan masyarakat dalam mengamankan pasokan bahan bakar harian kian memperpanjang durasi waktu tunggu di lokasi pengisian.

Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus memantau ketersediaan stok di depo agar penyaluran ke SPBU Kota Palangka Raya kembali berjalan lancar.

4. Pulau Sulawesi

A. Provinsi Sulawesi Utara

Kota Manado

Fenomena antrean panjang kendaraan kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Manado, di mana deretan kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite mengular hingga sepanjang 300 hingga 500 meter.

Kepadatan ini memicu kelumpuhan arus lalu lintas di sekitar area pengisian serta menyita waktu produktif warga.

Ketersediaan stok Pertalite yang menipis di tingkat penyalur membuat masyarakat terpaksa mengantre sejak pagi hari demi mengamankan kebutuhan bahan bakar harian. Keterlambatan pasokan dari terminal pengisian ditengarai menjadi pemicu tersendatnya distribusi ke SPBU.

Masyarakat berharap Pertamina segera menambah kuota pasokan dan mempercepat ritase pengiriman armada tangki agar antrean panjang yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan ini dapat segera terurai.

B. Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Poso

Krisis antrean kendaraan akibat kesulitan mendapatkan BBM juga dilaporkan melanda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Kepadatan kendaraan roda dua maupun roda empat terpantau memanjang secara signifikan hingga memakan sebagian besar badan jalan utama pada Selasa (20/10/2026).

Penumpukan kendaraan paling parah terlihat membeludak di SPBU Kayamanya dan SPBU Sayo. Meluapnya antrean hingga ke ruas jalan nasional ini tidak hanya memicu kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas.

Warga dan pengendara mendesak pihak berwenang bersama Pertamina untuk segera membenahi pola distribusi BBM di wilayah Poso demi mencegah kemacetan parah yang berulang setiap hari.

C. Provinsi Gorontalo

Kota Gorontalo

Penumpukan antrean panjang tetap melanda SPBU di Kota Gorontalo meskipun pasokan harian sebesar 478 kiloliter dinyatakan memadai. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengungkapkan krisis ini dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM yang bersandar hingga 10 jam, sehingga memicu kepanikan masyarakat.

Situasi kian memburuk akibat adanya penyelewengan di tingkat SPBU, di mana dua SPBU dijatuhi sanksi penutupan sementara oleh Pertamina karena melayani pengisian galon tanpa izin.

Maraknya praktik spekulan yang menggunakan tangki modifikasi dan pengisian berulang turut mengacaukan ketertiban distribusi.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggandeng TNI, Polri, dan Pertamina untuk menindak tegas para oknum nakal.

Di sisi lain, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) menuntut transparansi data penyaluran dari Pertamina guna menjamin efektivitas pengawasan.

D. Provinsi Sulawesi Tenggara

Kota Kendari

Berbeda dengan daerah lain, antrean BBM di Kota Kendari mulai terlihat lengang dan membaik di sejumlah titik vital seperti SPBU Andonohu, Rabam, THR, Saranani, Teratai, dan Tipulu. Kondisi ini dicapai setelah Pemerintah Kota Kendari bersama aparat menindak tegas praktik penimbunan bensin.

Meskipun situasi berangsur normal, warga tetap meminta pengelola SPBU memaksimalkan seluruh pompa (nozzle) pengisian yang tersedia, khususnya pada jam sibuk pagi hari. Hal ini penting agar proses pelayanan pengisian bahan bakar berjalan lebih cepat.

Pemerintah Kota Kendari diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Pertamina guna mengawasi distribusi secara konsisten agar krisis antrean tidak kembali terjadi.

5. Pulau Papua

A. Provinsi Papua Barat

Kota Sorong

Laporan Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa krisis distribusi BBM turut berdampak parah pada wilayah Papua Barat, termasuk di kawasan Kota Sorong.

Antrean kendaraan dilaporkan mengular panjang hingga mencapai lebih dari satu kilometer di titik SPBU utama.

Puncak kepadatan kendaraan untuk berburu bahan bakar ini kerap terjadi secara konsisten mulai dari malam hari hingga menjelang pagi. Kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan publik serta kelancaran transportasi logistik daerah.

Pihak kepolisian bersama instansi terkait bergerak cepat melakukan peninjauan dan pengawasan ketat di lapangan guna menertibkan jam operasional, mengurai kemacetan, serta memastikan distribusi BBM kembali merata.

Kabupaten Manokwari

Kondisi serupa melanda Manokwari, di mana antrean kendaraan bermotor mengular sangat panjang di sekitar titik pengisian bahan bakar.

Pada Selasa (20/10/2026), kepolisian daerah bersama pihak terkait melakukan inspeksi mendadak ke SPBU kawasan Sowi 4 Manokwari.

Pengetatan pengawasan di lapangan dilakukan demi memastikan proses penyaluran energi bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat secara tertib tanpa gangguan dari spekulan.

Pemerintah daerah terus mengupayakan pemulihan stabilitas pasokan BBM dengan memperketat pengamanan di SPBU agar antrean kendaraan yang memadati bahu jalan nasional dapat segera terurai penuh.

-- Dengana asistensi Sabrina Mulia 

(red)