Kondisi akan berbalik jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga Pertalite. Sebagai bahan bakar utama yang digunakan masyarakat luas, Pertalite yang naik harga berisiko langsung mendongkrak biaya logistik dan transportasi barang.
"Menaikkan harga Pertalite berpengaruh ke bahan bakar rakyat, menular ke harga semua barang, dan tekanannya ke inflasi hampir dua kali lipat. Jadi risikonya berbeda jauh," ujar Yayan.
Risiko Migrasi
Bagaimanapun, Yayan tidak menampik pelebaran selisih harga antara Pertamax dan Pertalite berpotensi memicu perpindahan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi.
Hal ini berisiko memperparah kelangkaan dan menambah beban subsidi, kecuali jika diikuti dengan pembatasan atau pengendalian yang ketat.
“Jadi catatan besarnya adalah harus ada pembatasan atau pengendalian yang ketat supaya tidak pindah besar-besaran,” jelasnya.
Selain penyesuaian harga, Yayan menekankan pentingnya mereformasi skema subsidi energi secara menyeluruh, yaitu mengalihkan subsidi berbasis barang (harga) menjadi subsidi tertutup (direct targeting) berbasis penerima manfaat.
Skema subsidi berbasis barang saat ini dinilai memicu kebocoran anggaran. Kelompok rumah tangga pada desil 9 justru mencatat penerimaan manfaat rupiah terbesar karena kepemilikan kendaraan yang lebih banyak.
Secara total, sekitar 22% subsidi BBM—setara Rp46 triliun—justru dinikmati oleh kelompok desil 9 dan 10.
Langkah pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (Rp150.000 per bulan selama empat bulan) dinilai sebagai sinyal transisi yang positif, meski nilainya masih relatif kecil dibanding potensi penghematan dari penataan subsidi penuh.
“Penajaman sasaran subsidi untuk sektor bensin, LPG, dan listrik berpotensi memulihkan anggaran negara hingga Rp65,9 triliun per tahun. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk memperbesar nilai maupun durasi bantuan langsung secara permanen,” jelas Yayan.
Kendati demikian, dia mengingatkan agar transisi menuju subsidi tertutup dilakukan secara terukur menggunakan prinsip data-first guna meminimalkan risiko salah sasaran (exclusion error).
Pemerintah diimbau menguatkan basis data penerima terlebih dahulu dan memastikan bantuan tunai sudah mengalir sebelum melakukan penyesuaian harga BBM.
Selain itu, sektor transportasi publik berpelat kuning dinilai perlu tetap mendapat insentif khusus guna mencegah kenaikan tarif angkutan dan biaya logistik nasional.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 demi menjaga daya beli masyarakat dan keterjangkauan stok nasional.
Sementara untuk harga BBM nonsubsidi, Bahlil menegaskan ketersediaannya tetap mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan Indonesian Crude Price (ICP).
"Kalau harga minyak nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Kalau ICP naik, otomatis dia naik, tetapi kalau ICP turun, pasti ada koreksi," kata Bahlil usai acara MKI Electricity Connect 2026, Selasa (22/9/2026).
Bahlil juga memastikan cadangan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman, berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
Untuk diketahui, pasar bahan bakar global mengalami tekanan tahun berat ini akibat dampak gabungan dari konflik Amerika Serikat (AS)-Iran serta perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Kyiv terus menggempur kilang-kilang minyak Moskwa.
Tidak sedikit negara yang mengalami kelangkaan pasokan dan lonjakan bahan bakar. Negara-negara pun mulai bergerak untuk mengatasi dampak krisis bahan bakar tersebut, dengan mengerek harganya atau ada pula yang mencabut subsidi.
Di Amerika Serikat (AS), harga solar (diesel) telah memecahkan rekor di atas US$6,5 per galon seiring dengan cadangan negara yang makin tipis, yang berujung pada wacana pelarangan ekspor bahan bakar minyak. Di Rusia, Kremlin berencana memperpanjang larangan ekspor BBM hingga melewati September.
China juga menjadi salah satu negara yang dikabarkan tengah mempertimbangkan kebijakan pembatasan ekspor BBM seiring dengan berlanjutnya krisis solar yang mulai merembet ke segmen bensin.
Pada perkembangan lain, Bangladesh juga baru saja menaikkan harga bahan bakar hingga 17,4%. Kementerian Energi setempat mengatakan harga bahan bakar internasional telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Maret 2026. Biaya pengiriman barang juga melonjak signifikan akibat ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, Bolivia mengakhiri subsidi solar demi mengatasi kelangkaan bahan bakar dalam negerinya yang kronis.
Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengatakan harga bahan bakar dalam negeri kini akan mengikuti patokan global, akan turun jika harga internasional menurun.
"Mulai hari ini [Jumat], harga solar akan sama dengan biaya yang harus kita keluarkan saat membeli di luar negeri," kata Paz, dikutip dari Reuters.
(wdh)
