Menurut laporan tersebut, pekerja Korut di Rusia menyamar sebagai pelajar melalui skema visa untuk menghindari sanksi. Seorang pekerja Korut di Rusia memperoleh rata-rata upah tahunan sebesar US$7.500, yang sebagian besar disita oleh rezim Kim. Dalam sejumlah kasus, jumlah uang yang disita bahkan melebihi pendapatan aktual mereka, menurut laporan itu.
Upah bulanan yang diperoleh warga Korut yang bekerja di Rusia dapat mencapai lima kali lipat dibandingkan pendapatan yang bisa mereka peroleh di China. Kondisi ini menjadikan Rusia tujuan yang semakin menguntungkan bagi Pyongyang. Pada akhir 2025, diperkirakan terdapat 20.000 hingga 70.000 pekerja Korut di China, sementara 15.000 hingga 30.000 lainnya berada di Rusia, menurut laporan tersebut.
“Otoritas Korut menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap pergerakan dan interaksi para pekerja dengan pihak luar untuk mencegah pembelotan. Sementara itu, pekerja yang membelot menghadapi risiko tindakan pembalasan terhadap anggota keluarga yang masih berada di Korea Utara,” demikian bunyi laporan tersebut. DPRK merupakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Democratic People's Republic of Korea atau Republik Rakyat Demokratik Korea.
AS dan sekutunya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, merupakan bagian dari tim beranggotakan 11 negara yang memantau penerapan sanksi terhadap Korut. Kelompok tersebut dibentuk setelah veto Rusia pada 2024 mengakhiri mandat panel PBB yang selama 15 tahun melaporkan upaya Korut menghindari sanksi dan mengembangkan persenjataan nuklirnya.
(bbn)
