Dia juga meminta sekolah menegur SPPG apabila label yang diberikan keliru. Jika kesalahan tersebut tidak diperbaiki setelah ditegur, sekolah diminta menolak MBG yang dikirim.
"Kemudian label-nya keliru, tolong ditegur. Kalau ditegur tidak diperbaiki, tolak. MBG atau dapur-dapur yang saya nanya itu tolak," katanya.
Sudaryono menjelaskan makanan MBG merupakan makanan segar tanpa pengawet sehingga penanganannya harus dilakukan secara khusus. Karena itu, ketepatan waktu konsumsi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sekolah.
"Karena 1-2 jam setelah diterima itu enggak jelas jamnya berapa. Jadi sebenarnya ini kayak semacam ekspertis. Jadi ini karena memang makanan MBG ini makanan fresh, tidak ada pengawetnya, sehingga memang handlingnya harus special handling-nya," ujarnya.
Selain soal label, Sudaryono meminta sekolah memberikan masukan jika menemukan masalah pada menu MBG. Sekolah dapat menegur SPPG dan melaporkan persoalan tersebut kepada BGN. Dia menegaskan tidak akan segan menutup dapur yang tidak memenuhi standar, terlepas dari siapa pemiliknya.
"Tidak perlu takut Bapak-Ibu guru, saya tidak ada urusan. Manakala ada dapur, milik siapapun saya tidak peduli, manakala dia tidak sesuai dengan standar yang kita buat, saya pastikan dapur itu ditutup," tegas Sudaryono.
"Dapur itu memang tidak takut dia sama Kepala Sekolah, tapi dapur itu takutnya dengan BGN, maka izinkan kami itu kemudian bisa terkonek dengan semua Kepala Sekolah yang ada di seluruh Indonesia, sehingga nanti manakala ada hal komplain lah, ada masalah keluhan dan lain sebagainya, bisa terus kami forward," pungkasnya.
(dec/del)
