“Kalau waktunya tidak tahu, pakailah susu UHT. Kan UHT itu sterilisasi, dia bisa tahan sampai enam bulan,” katanya.
Namun, menurut Damayanti, ketahanan tersebut tetap bergantung pada cara penyimpanan. Susu UHT perlu disimpan di tempat yang kering dan sesuai dengan ketentuan penyimpanan sebelum dikonsumsi.
“Nah, seperti itu saya diminta pendapatnya, ya saya akan memberi pendapat sesuai seperti itu dan kemudian ditunjang lagi sama BPOM,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terkait pemanfaatan susu hewani dalam program MBG.
Dalam ketentuan tersebut, BGN merekomendasikan pemberian susu hewani bagi penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita berusia di atas dua tahun, serta seluruh peserta didik.
Jenis susu yang direkomendasikan mencakup susu pasteurisasi, UHT, dan susu steril full cream plain tanpa tambahan gula, pengawet, perasa, maupun pewarna. Produk juga harus memiliki kandungan susu segar minimal 80% serta mengantongi izin edar resmi dari BPOM.
Khusus untuk susu pasteurisasi, penanganannya wajib menggunakan sistem rantai dingin (cold chain) sejak dari sarana produksi hingga sampai ke tangan penerima manfaat. BGN menetapkan harga satuan pemberian susu hewani sebesar Rp3.000 untuk volume minimal 125 mililiter dan Rp4.500 untuk volume 200 mililiter sampai ke dapur pelaksana.
BGN juga menegaskan larangan penggunaan produk minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, maupun susu kental manis dalam menu MBG. Pemberian susu hewani dalam program tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan tidak menggantikan porsi menu protein hewani lainnya. Pemanfaatan susu diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kecukupan protein hewani penerima manfaat, tetapi juga mendorong produktivitas dan kesejahteraan peternak lokal di seluruh Indonesia.
